Asosiasi Gubernur Minta Diberi Wewenang Lebih Beri Sanksi ke Bupati

Asosiasi Gubernur Minta Diberi Wewenang Lebih Beri Sanksi ke Bupati

- detikNews
Senin, 24 Nov 2014 12:25 WIB
Bogor - Gubernur se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo meminta agar diberi kewenangan lebih untuk memberi sanksi kepada para bupati dan wali kota yang 'nakal'.

Syahrul mengatakan, kewenangan lebih untuk memberikan sanksi itu diharapkan merupakan pembaruan tugas gubernur. Terlebih gubernur merupakan perpanjangan tangan tugas presiden.

"Banyak sekali dalam rekomendasi dan akan kami serahkan, kami harap ada pembaruan-pembaruan yang bisa dilakukan. Gubernur adalah wakil presiden di daerah, kami berharap pembaruan (wewenang kepada) wali kota dan bupati. Kami berharap pemberian sanksi gubernur pada bupati kami diberi kewenangan lebih," ujar Syahrul, Senin (24/11/2014).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Acara yang digelar di Ruang Garuda Gedung Induk ini berlangsung santai. Jokowi dan JK duduk di paling depan. Di kanan-kiri Jokowi JK duduk juga sejumlah‎ menteri dari Kabinet Kerja. Mulai dari ‎Menko Polhukam, Menko PMK, Mendagri, Menteri Agraria, Seskab, Kepala Bapenas, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri Keuangan hingga Menteri PU dan Pera.

‎Sedangkan para gubernur duduk di depan Jokowi-JK dan para kabinet. ‎ Mereka duduk membentuk letter U, saling berbaur antar gubernur. Masing-masing gubernur mendapat waktu 3-4 menit untuk curhat ke Jokowi. Dalam diskusi ini, Jokowi tidak banyak memberi arahan, dia lebih banyak mendengar.

Sebelumnya, Syahrul juga meminta kepada Jokowi agar diberikan dana sebesar Rp 1 triliun per provinsi. Ini untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.

"Banyak program yang sudah konkret dan saya harap program ini terus berlanjut. Rekomendasi salah satunya dalam 3 pertemuan kami berharap ada dana baru Rp 1 triliun per 1 provinsi. Kami menyampaikan bahwa pemerintahan lalu bahwa subsidi BBM harus ditarik dan diganti program pro rakyat. Ini sebenarnya program rekomendasi," jelasnya.



(jor/nrl)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads