BBM Bersubsidi Naik, DPD akan Undang Menteri Terkait untuk Klarifikasi

Makassar - Terkait kebijakan pemerintahan Jokowi-JK yang menaikkan harga BBM Bersubsidi, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan melakukan pemanggilan secara resmi pada menteri-menteri yang terkait dalam waktu dekat ini.

"DPD secara kelembagaan belum menentukan sikapnya, kita harus rapat musyawarah dahulu. Kita akan mengundang menteri-menteri terkait. Kita akan meminta klarifikasi, apa alasannya, apa konsep ke depannya, menghadapi reaksi masyarakat saat ini," ujar Wakil Ketua DPD Prof Farouk Muhammad, usai memberikan ceramah umum di kampus Univ. Negeri Makassar, jalan AP Pettarani, Jumat (21/11/2014).

"Insya Allah minggu depan sudah ada sikap resmi DPD," imbuhnya.

Mantan Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) ini menambahkan, ia menilai adanya kelemahan dari pemerintah dalam melakukan pendekatan dan sosialisasi pada masyarakat sebelum menaikkan harga BBM Bersubsidi sesuai prinsip-prinsip good governance.

"Dengan adanya reaksi masyarakat yang begitu luas menunjukkan pemerintah belum siap mengkomunikasikan kebijakannya dengan baik. Rakyat belum diberi pemahanan dengan baik. Apalagi perubahan sesuatu yang puluhan tahun sudah jadi tradisi di masyarakat, pemerintah harus ke kampus-kampus sosialisasi, karena dampak kenaikan BBM sangat terpukul bagi masyarakat kecil, tidak boleh serta-merta menaikkan begitu saja," tambah senator asal Bima, Nusa Tenggara Barat ini.

(mna/try)