"Pada hari ini kita ini menyikapi hal sangat penting dalam agenda penegakan hukum Indonesia atas pelantikan Jaksa Agung baru oleh presiden Joko Widodo," ujar peneliti ICW divisi korupsi politik, Abdullah Dahlan dalam konfrensi pers di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2014).
Terpilihnya Prasetyo sebagai Jaksa Agung merupakan kejutan tidak menyenangkan. Oleh karena itu ICW mengkritisi langkah Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Abdulah mengatakan pernyataan keras ini dilakukan atas keputusan Jokowi terhadap Prasetyo. Pasalnya tidak pernah terbesit dan terbayang jika politik Nasdem itu akan dipilih dan dilantik presiden.
"Hari ini kita dengar keputusan presiden satu nama yang tidak pernah kita duga menjadi Jaksa Agung, karena berdasarkan catatan dari teman-teman, HM Prasetyo tidak masuk dalam kriteria," imbuhnya
Abdulah mengatakan seharusnya Jokowi melantik jaksa yang profesional. Serta memiliki kriteria keberanian dan lebih tegas dalam ranah penegakan hukum.
"Sekali lagi kami kecewa dengan langkah Jokowi memilih HM Prasetyo sebagai jaksa agung karena masih banyak figur lain yang lebih bersih dan berani serta memilki prestasi," tutupnya.
(ndr/mad)