Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon sejauh ini masih menolak kebijakan kenaikan harga BBM subsidi. Pelaksana Tugas PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan setiap kader wajib mendukung penuh kebijakan pemerintahan Joko Widodo termasuk kenaikan harga BBM subsidi.
"Ketika putusan itu diambil wajib semuanya yang namanya kita berpartai untuk menyatukan diri dengan kepentingan yang lebih besar, sehingga kami terus sampaikan sifat dengan seluruh fraksi PDIP seluruh struktural partai terhadap kebijakan tidak populer ini," ujar Hasto di Jalan Cemara Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2014).
Dia mengatakan PDIP sebagai parpol pendukung pemerintah memahani setiap kebijakan yang diambil Jokowi. Diakuinya, kebijakan ini tidak mudah sehingga wajar ada pro dan kontra.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lantas, apakah ada sanksi buat Effendi Simbolon jika tetap menolak kenaikan harga BBM? Dia irit bicara soal ancaman sanksi terhadap kader yang mbalelo. Namun, PDIP sebagai parpol besar menurutnya punya cara komunikasi musyawarah dalam penyelesaian persoalan.
"Ya kita kan punya ruang dialog. Kita punya musyawarah, kita punya komunikasi yang baik, saya yakin Pak Effendi simbolon ya akan memahami disiplin sebagai anggota parpol satu garis dengan kebijakan partai," ujarnya.
"Apalagi Ibu ketum sudah mewajibkan agar kader menjadi corong pemerintahan. Ibu ketua umum juga mengintruksikan untuk membuat buku putih terkait realokasi BBM ini. Harus juga disosialisasikan juga melalui fraksi PDIP," kata Hasto.
(iqb/van)