.webp)
Gara-gara dianggap melawan perintah partai, Effendi Simbolon (49) terancam sanksi PDIP. Ketua DPP PDIP ini kini 'rendah diri', merasa dirinya hanyalah 'outsourcing'. Akankah Effendi benar-benar terbuang?
Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR ini terancam sanksi lantaran mengkritik kebijakan kenaikan harga BBM yang diputus Presiden Joko Widodo dan didukung PDIP dan partai Koalisi Indonesia Hebat lainnya. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah menginstruksikan semua jajaran partai untuk mendukung kebijakan Jokowi-JK, namun Effendi tak menggubris.
"Kalau surat peringatan diabaikan, maka sanksi organisasi bisa dijatuhkan. Sanksi paling berat adalah pencabutan kartu anggota," kata kata Sekretaris FPDIP DPR Bambang Wuryanto kepada wartawan di Gedung DPR, Rabu (19/11/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Posisi Effendi Simbolon di internal PDIP pun semakin sulit. Orang dekat Puan Maharani ini bak di pengsimpangan jalan, setelah sejumlah tokoh yang sempat menolak kenaikan harga BBM seperti Rieke Diah Pitaloka mengubah pendiriannya.
Kini Effendi yang dikenal sebagai 'pengasuh Puan' di internal PDIP benar-benar sendirian menentang keputusan partai. Tak ada elite PDIP lain yang berani blak-blakan menolak keputusan Ketua Umum Mega mendukung kebijakan Jokowi. Effendi hanya berharap PDIP menghargai demokrasi dan tak mengancam sanksi kepada dirinya.
"Kita memang nothing, makanya saya katakan saya ini outsourcing, tapi tolong hargai rakyat yang mendukungmu. Jangan lukai hati mereka. Apa artinya partai tanpa rakyat, nggak ada artinya, kosong. Belajarlah dari partai yang terus menurun setiap pemilu," ingat Effendi.
Lalu apakah Effendi yang juga kerap diisukan masuk anggota 'Geng Tancho' pembisik Puan Maharani benar-benar terbuang? Yang menjadi pertanyaan besar juga adalah kenapa Effendi Simbolon bersikeras melawan kebijakan Jokowi kali ini?
(van/nrl)
