Sekjen PDIP: Jokowi Diyakini Bisa Atasi Dampak Kenaikan BBM

Sekjen PDIP: Jokowi Diyakini Bisa Atasi Dampak Kenaikan BBM

- detikNews
Rabu, 19 Nov 2014 18:54 WIB
Jakarta - Presiden Joko Widodo sudah resmi menaikkan harga BBM sejak Selasa (18/11) kemarin. Berbagai dampak yang terjadi pasca putusan itu diyakini bisa ditangani oleh Jokowi.

‎"Percayalah bahwa karakter kepemimpinan Jokowi yang merakyat akan secepatnya mengatasi berbagai persoalan sebagai dampak kenaikan BBM tersebut," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/11/2014).

Partainya, lanjut Hasto, bisa memahami putusan yang sudah diambil pemerintahan Jokowi-JK. Keputusan menaikkan harga BBM juga diyakini sebagai kebijakan yang sangat tidak populis.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

‎Namun di sisi lain PDIP melihat ini sebagai keharusan untuk bisa memperkuat perekonomian Indonesia. Terutama untuk bisa mensukseskan berbagai kebijakan yang bersentuhan langsung dengan rakyat.

"PDIP melihat adanya arah keberpihakan pengalihan subsidi BBM dengan menempatkan rakyat kecil sebagai prioritas utama dengan instrumen Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sejahtera,” beber Hasto yang turut menghadiri acara pelantikan Basuki T Purnama sebagai Gubernur DKI.

Berbagai program, mulai dari pembangunan saluran irigasi pertanian, pengaspalan jalan desa, pembenahan rumah-rumah rakyat yang tidak layak huni, dan bantuan langsung ke petani, nelayan harus bisa segera direalisasikan.

Apa yang dilakukan Jokowi, lanjut Hasto, adalah tanggung jawab sebagai pemimpin untuk menyehatkan perekonomian nasional. Mulai dari beban subsidi yang sangat besar hingga kegagalan reformasi pajak.

“PDIP meyakini bahwa pemerintahan Jokowi-JK akan lebih agresif di dalam memerangi mafia minyak, dan sekaligus memastikan peningkatan efisiensi hulu-hilir di sektor migas, termasuk di dalam melakukan audit sektor tersebut oleh BPKP," tandasnya.

(mok/rmd)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads