Manuver Golkar Goyang Perpu Pilkada Bisa Menyinggung SBY

Jakarta - Partai Golkar akan mengajukan judicial review terkait Perpu Pilkada yang dikeluarkan oleh Presiden SBY yang telah purna tugas. Manuver politik Golkar ini bisa menyinggung SBY yang saat ini masih menjadi Ketua Umum PD.

Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu) No 1 tahun 2014, atau yang lebih dikenal dengan Perpu Pilkada, diterbitkan Presiden ke-6 SBY untuk mempertahankan mekanisme pemilihan langsung di pilkada. Perpu ini diterbitkan SBY setelah publik mengecam aksi walk out Partai Demokrat di rapat paripurna DPR pengesahan Undang-undang Pilkada.

Penolakan publik terhadap UU Pilkada memang sangat santer. Karena UU itu mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah ke DPRD, jadi rakyat tak bisa memilih langsung pemimpinnya. Memang ada kekhawatiran masyarakat Perpu ini bakal digoyang oleh partai Koalisi Merah Putih (KMP) yang sejak awal mendorong pilkada tak langsung. Namun setelah Ketum PD SBY menegaskan masuknya PD ke KMP tak ada lagi pembicaraan soal Perpu Pilkada.

Tapi tiba-tiba suara miring tentang Perpu Pilkada ini muncul dari Partai Golkar. Hal ini bahkan menjadi salah satu pembahasan penting di Rapimnas Golkar yang digelar di Yogyakarta.

"Terkait dengan Perpu No 1/2014 tentang pilkada, Golkar akan melakukan judicial review," kata Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) menanggapi pandangan umum 34 Ketua DPD I Golkar. Pernyataan Ical itu disampaikan oleh Wasekjen Golkar Nurul Arifin dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Rabu (19/11/2014).

Manuver politik Golkar ini bisa memantik dinamika di internal Koalisi Merah Putih yang diklaim Golkar semakin solid. Bukan tidak mungkin Presiden RI ke-6 SBY yang sudah mengeluarkan perpu untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia akan tersinggung. Bukan tak mungkin juga SBY akan membawa PD sebagai partai penyeimbang dan tak memposisikan diri menjadi anggota KMP lagi.

"Apa yang dilakukan Golkar ini berpotensi menggeser dukungan FPD ke KIH," demikian analisis Pengamat Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, saat berbincang dengan wartawan, Rabu (19/11/2014).

Sebelum bermanuver politik yang berani itu, mestinya Golkar mengajak bicara terlebih dahulu Partai Demokrat. Bagaimanapun PD adalah salah satu anggota Koalisi Merah Putih yang ikut memperjuangkan Prabowo-Hatta di Pilpres 2014 silam.

"Sepatutnya Golkar melakukan komunikasi politik terlebih dahulu dengan FPD dan SBY bila ingin melakukan hal tersebut," katanya.

"Sebagai partai tengah, FPD kadang bisa menjadi bola liar yang bisa bergerak mengikuti arahan SBY. bila salah perlakuan, KMP bisa kehilangan dukungan FPD," lanjut Hendri.

Lalu apakah manuver politik Golkar tersebut benar-benar akan membuat SBY tersinggung dan membawa PD keluar dari Koalisi Merah Putih?

(van/trq)