Rapat dengan Komisi II soal Ahok, Lulung Malah Kritik Kabinet Kerja

Jakarta - Bertemu Komisi II DPR, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana atau Lulung mencurahkan semua kegeramannya sebagai wakil rakyat Jakarta. Lulung tak hanya mengkritik Basuki Tjahaja Purnama, tapi juga Kabinet Kerja Presiden Jokowi.

‎"Barangkali penting untuk semua harus memberikan perhatian khusus kepada kabinet kerja, karena belum satu minggu kabinet kerja sudah mengeluarkan dua surat. Surat dikeluarkan Kemenkum HAM dan Kemendagri," kata Lulung dalam rapat dengan Komisi II di gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/11/2014).

Surat Kemendagri dimaksud adalah surat kepada DPRD DKI agar segera mengumumkan pengangkatan Ahok jadi Gubernur DKI. Satu lagi adalah surat Kemenkum HAM soal SK pengesahan kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy. Lulung adalah politikus PPP kubu Suryadharma.

"Surat ini terlihat konspirasi dan diskriminasi, pemerintah ke depannya bisa otoriter!" kata Lulung bersemangat.

Lulung melanjutkan argumentasinya soal penolakan Ahok sebagai gubernur DKI. Menurutnya, ada beda tafsir dalam Perpu Pilkada yang diterbitkan oleh Presiden SBY.‎ Gubernur dan wakil gubernur DKI diangkat dengan UU khusus DKI, sementara Perpu mendasarkan pada UU 32/2004 yang berlaku umum.

"Ahok sebagai wakil gubernur harus berhenti dan dipilih kembali, karena gubernur dan wakil dipilih secara demokratis," ucap Lulung merujuk pasal 18 UU 29 tahun 2007‎ soal kekhususan DKI.

‎Komisi II akhirnya menerima semua masuka‎n DPRD DKI itu dan akan membahasnya dalam rapat internal. Rapat tadi dipimpin Riza Patria (Gerindra) dan Mustafa Kamal (PKS).

(iqb/trq)