JK Yakinkan Delegasi Uni Eropa Demo Tolak BBM Akan Berhenti dalam Seminggu

Jakarta - Aksi penolakan atas kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi terus terjadi. Kepada delegasi negara-negara Uni Eropa, Wapres Jusuf Kalla menjelaskan keputusan tersebut dan gejok yang terjadi.

"Budget kami saat ini defisit sehingga tidak efektif dan kami memilih menaikkan BBM walaupun tidak populer," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sambutannya di acara
'‎Diskusi Bisnis Uni Eropa-Indonesia 2014' di Hotel Shangri-la, Jakarta, Rabu (19/11/2014).

Acara ini mempertemukan perwakilan tingkat tinggi dari sektor swasta dan sektor publik Indonesia-Eropa.‎ Dari pemerintah hadir Menteri Perdagangan Rachmat Gobel dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

Di depan Presiden Uni Eropa, Herman Van Rompuy dan perwakilan negara-negara Uni Eropa, JK menjelaskan mengenai kenaikan BBM. JK menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM subsidi karena tak ada pilihan untuk menyelamatkan defisit keuangan negara. Ia juga menyinggung tentang aksi penolakan berbagai elemen terkait keputusan ini. Menurutnya, kondisi akan kembali normal‎ dalam waktu 1 minggu.

"Saya yakin (aksi penolakan kenaikan BBM subsidi) akan berhenti dalam satu mingugu ini," sambungnya.

‎Ia menjelaskan kebijakan itu sebagai pengalihan anggaran ke beberapa bidang seperti pendidikan, infrastruktur dan kesehatan. Ia juga menjelaskan rencana pemerintah untuk memangkas birokrasi dengan perizinan 1 atap sehingga para diplomat yang kerap mengeluhkan birokrasi yang lambat bisa terselesaikan.

"Saya tahu banyak yang protes dengan birokrasi yang lama. Kami akan lebih memudahkan. Kami akan buat perizinan 1 atap. Kita akan menggabungkan beberapa departmen sehingga akan lebih efisien," sambungnya.

Ia menjelaskan tentang persiapan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia tahun depan. Menurutnya, saat ini Indonesia sedang berpacu untuk setara dengan negara-negara maju termasuk negara Uni Eropa.

Ia juga menjelaskan tentang kebijakan pemerintah yang saat ini mempersilakan pihak swasta membangun beberapa infrastruktur besar seperti bandara, pelabuhan dan infrastruktur lainnya. Pemerintah akan fokus pada pendidikan, kesehatan, kemaritiman dan beberapa program lainnya.

"Kalau mereka tidak bisa ‎baru akan dibangun pemerintah. Itu akan kebijakan kami saat ini," ucapnya.

(bil/rmd)