.webp)
Namun pemberian tiga kartu 'sakti' tersebut mendapat sindiran dari Fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat. Fraksi PD menyindir bahwa 3 kartu 'sakti' itu ditiru Jokowi mentah-mentah dari program mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Sindiran itu disampaikan oleh Penasihat Fraksi PD Agus Hermanto dalam jumpa pers di ruang rapat Fraksi PD di Gedung Nusantara I, Lantai 9, Komplek DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2014). Di ruangan itu juga hadir Ketua Fraksi PD DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dan para petinggi partai berlambang bintang mercy tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dijelaskan Agus, saat menjabat sebagai presiden dan menaikkan harga BBM, SBY telah mengantisipasi dampaknya kepada rakyat kecil dengan berbagai program. Di antaranya Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan lain-lain.
"Kartu Indonesia Sehat adalah betul betul mengkopi daripada BPJS. BPJS ini adalah jaminan kesehatan berdasarkan asuransi bagi masyarakat kecil yang tidak mampu membayar iurannya itu ditanggung APBN," ucapnya Agus.
"Begitu juga KIP. Ini adalah jelmaan daripada BSM, yang sama sekali betul-betul dikopi, bahkan besar jumlahnya sama, mekanismenya hampir sama. Begitu pun (program Jokowi-red) yang lain, itu mengkopi kebijakan Pak SBY," kata politisi yang juga Wakil Ketua DPR Ri itu.
Agus kemudian mewanti-wanti Jokowi terkait program 3 kartu 'sakti' tersebut. "Apabila 3 kartu ini akan jalan, yang ada di Undang Undang APBN, di pasal 19 Undang Undang APBN, namanya adalah BSM. Kalau pakai namanya KIS itu udah berbeda lagi. Apa bisa menggunakan anggaran dengan beda mata anggaran?," ujarnya.
Menurut Agus, jika tak ada bedanya dengan program SBY, sebaiknya Jokowi tetap memakai nama yang lama saja. "Kita akui, yang lama kan bagus, yang sudah jalan. Tetapi dengan diubah, justru malah melanggar undang-undang," katanya.
Selain itu, Agus juga mengkritik Kabinet Kerja Jokowi. Seperti diketahui, Jokowi memisahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaaan menjadi 2. Saat ini ada Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, lalu Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Katanya, hal itu juga bisa menjadi masalah.
"Saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kan dipisah menjadi dua. Anggaran yang ada dipisahkan, itu juga harus dibicarakan dengan DPR. Karena yang mempunyai hak budgetting adalah DPR. Kalau dilakukan kami pun juga melihat ini ada indikasi bisa melanggar undang-undang," ucapnya.
(bar/erd)
