"Tentunya sangat tidak baik dan tidak bijak kalau kita kemudian menyalahkan pemerintahan yang satu dengan pemerintahan sebelumnya. Setiap pemerintahan pasti memiliki dinamika tantangan dan problematik di masanya masing-masing," kata Ibas.
Pernyataan itu diungkapkan Ibas di ruang rapat Fraksi PD di Gedung Nusantara I, Lantai 9, Komplek DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2014) siang. Di ruangan itu juga hadir para petinggi partai berlambang bintang mercy tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dijelaskan Ibas, SBY selama memerintah selalu menyampaikan kepada publik secara eksplisit dan detail mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil, termasuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Hal itu dipandangnya perlu supaya masyarakat paham kenapa sebuah kebijakan diambil.
"BBM ini bukan masalah hari ini saja, di masa lampau juga ada masalah BBM seperti ini. Pemerintahan SBY sudah menaikkan beberapa kali harga BBM. Tetapi bedanya, saat itu harga BBM memang cenderung naik. Dan oleh itu kami dulu di DPR RI menyampaikan, perlu diatur suatu mekanisme, walaupun kebijakan menaikkan BBM ada di pemerintahan," ucapnya.
Ibas sendiri dalam kesempatan itu juga mengkritik Jokowi. Menurutnya sangat tidak tepat menaikkan harga BBM bersubsidi saat ini, dimana harga minyak dunia tengah turun. Apalagi katanya, Jokowi belum memberi alasan kenapa harga BBM harus naik Rp 2.000.
"Inilah yang membuat perbedaan-perbedaannya," imbuhnya. Makanya, kata Ibas, FPD mengusulkan agar DPR RI menggunakan hak dan kewenangannya untuk meminta penjelasan kepada presiden dan pemerintah tentang kenaikan harga BBM itu.
(bar/erd)