Ujian Pertama Kesepakatan Damai KMP-KIH di DPR

Jakarta -

Setelah meneken kesepakatan damai Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akan melaksanakan rapat paripurna bersama-sama kembali siang ini. Apakah perdamaian kedua kubu akan terasa sejuk di paripurna kali ini?

Memang setelah penandatanganan kesepakatan antara KMP dan KIH, Ketua DPR Setya Novanto menuturkan tak ada lagi friksi di DPR. "Akhirnya, kita dapat mencapai kesepakatan hari ini untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka kedewanan, tak ada lagi KIH, KMP, yang ada hanyalah DPR RI," kata Novanto di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Senin (17/11) kemarin.

Perwakilan KMP, yakni Ketum PAN Hatta Rajasa dan Sekjen Golkar Idrus Marham telah meneken kesepakatan damai bersama perwakilan KIH, Pramono Anung dan Olly Dondokambey. Lima poin kesepakatan tersebut juga diteken oleh lima pimpinan DPR dan seluruh pimpinan fraksi di DPR.

Meskipun sudah deal berbagi 21 kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), namun KMP dan KIH sebenarnya belum sepakat soal pengajuan nama calon pimpinan AKD dari KIH. KIH memilih memasukkan perwakilan pimpinan di Baleg DPR dan baru memasukkan nama-nama calon pimpinan di alat kelengkapan dewan lainnya setelah UU MD3 dan Tatib DPR selesai direvisi. Sementara KMP mendesak KIH segera menyerahkan nama-nama calon pimpinan AKD-nya untuk diproses di paripurna.

Kesepakatan damai KMP dan KIH di DPR juga tak menjamin parpol yang ada di dalam KMP mendukung kebijakan Jokowi-JK. Idrus Marham langsung mengatakan KMP tetap kritis sesaat setelah meneken perjanjian damai tersebut.

"‎Penandatanganan kesepakatan bersama ini tidak mempengaruhi posisi KMP yang berada di luar pemerintahan, kita adalah penyeimbang," kata Idrus Marham yang juga koordinator Pelaksana KMP tersebut.

"‎Konsekuensi logis di luar pemerintahan yakni harus mengkritisi, tapi harus faktual, logis, dan berdasar pertimbangan untuk kepentingan bangsa," sambung Idrus.

Benar saja, hanya sehari setelah kesepakatan damai tersebut diteken, anggota KMP di DPR langsung menyerang pemerintahan Jokowi yang menaikkan harga BBM. Meski penjelasan Jokowi tentang manfaat kenaikan harga BBM yang bakal mensejahterakan rakyat banyak juga dipahami masyarakat luas, tak dipungkiri demo penolakan kenaikan harga BBM juga terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.

Sebenarnya keawetan perjanjian damai KMP dan KIH ini sudah diprediksi tak akan berlangsung lama. Karena dalam politik memang tak ada kawan ataupun lawan yang abadi.

"Deal politik KMP-KIH pasti bisa berubah bila agenda politik berubah," ujar pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, saat berbincang dengan detikcom, Selasa (11/8/2014).

Lalu apakah rapat paripurna rujuk siang ini akan berlangsung damai, diiringi kritik konstruktif dari KMP, ataukah lagi-lagi menjadi ajang saling serang kedua koalisi ini?

(van/trq)