Fadel Bingung Soal Pembiayaan Kartu Sakti Jokowi

Yogyakarta, - Anggota Komisi 11 DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Fadel Muhammad mengaku bingung dengan kebijakan Presiden Joko Widodo dengan adanya pemberian kartu sakti. Sebab, belum masuk anggaran baik APBNP maupun APBN tahun 2015.

Untuk memperjelas masalah tersebut Komisi XI akan memanggil menteri keuangan untuk menjelaskan masalah tersebut. "Saya bingung, mau menggunakan dana dari mana itu. Itu tidak ada dalam APBN 2015," kata Fadel kepada wartawan di sela-sela Rapimnas VII Partai Golkar di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta (18/11/2014).

Dia mengatakan kebijakan untuk memberikan 3 kartu kepada masyarakat pasca kenaikan harga BBM, patut dipertanyakan. Sebab, belum ada anggarannya. "Jika tetap dipaksakan nanti bisa menimbulkan masalah hukum," katanya.

Menurutnya kenaikan harga BBM oleh pemerintah saat ini belum tepat. Sebab belum ada persiapan dari pemerintah untuk menyikapi dampak kenaikan harga BBM.

"Seharusnya tahun depan yang tinggal beberapa bulan, agar persiapan cukup," katanya.

Menurut dia, DPR akan memanggil Menteri Keuangan untuk menjelaskan anggaran yang digunakan untuk membiayai kartu sakti tersebut. DPR sudah menyiapkan beberapa poin yang akan ditanyakan kepada menteri keuangan. Pemerintah harus menjelaskan agar tidak menimbulkan masalah hukum.

"Dana bantalan untuk orang miskin itu berasal dari mana. Kedua besarannya berapa, dan ketiga bagaimana mengenai transportasi umum, BBM untuk nelayan, UKM dan sebagainya," kata mantan Gubernur Gorontalo itu.

Fadel mengatakan DPR sudah memberikan surat kepada menteri keuangan. Namun belum ada respon cepat dari menteri keuangan.
 
"Saya sudah memberi surat, dan meminta waktu. Tadi malam BBM sudah naik," katanya.

(bgs/van)