PTUN Minta Pengesahan PPP Romi Ditunda, Ini Jawaban Menkum HAM

Jakarta - Pengadilan Tata Usaha Negara meminta pemerintah menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menkum HAM RI Nomor M.HH 07.AH.11.01 tahun 2014. SK tertanggal 28/10/2014 itu isinya tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengaku sudah mendengar putusan sela PTUN tersebut. Namun karena sifatnya putusan pendahuluan, pihaknya pun meminta PTUN segera membuat keputusan akhir.

"Ya sudah kami minta supata segera saja diputuskan. Sementara saya belum menunda," kata Yasonna kepada wartawan di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Senin (17/11/2014).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengaku sudah menunjuk Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan substitusi salah seorang direktur untuk mewakili menteri dalam sidang di PTUN.

"Sehingga fair kan, dengar dulu argumentasi kami, dilihat fakta-fakta, baru nannti diputuskan pengadilannya, silakan saja," kata Yasonna.

Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan kepengurusan PPP dengan Ketua Umum Romahurmuziy. Kepengurusan ini merupakan hasil Muktamar VIII PPP yang berlangsung di Surabaya pada 15-18 Oktober 2014.

Pada 30 Oktober - 2 November gilian PPP kubu Suryadharma Ali menggelar muktamar di Jakarta. Hasilnya Djan Faridz terpilih menjadi ketua umum secara aklamasi.

(erd/nrl)