Pemohon Uji Materi Pengangkatan Wakil Kepala Daerah Bantah Terkait Ahok

Jakarta - Perpu Pilkada yang mengatur pengangkatan wakil kepala daerah menjadi gubernur, bupati atau wali kota ketika ada kekosongan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun penggugat membantah jika permohonan itu terkait pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Kami tidak punya hubungan dengan keberadaan, tidak ada korelasi dengan, ‎Ahok," kata Syahrul Arubusman.

Syahrul adalah kuasa hukum pemohon uji materi Pasal 203 ayat 1 Perpu Pilkada, yakni anggota‎ DPRD Provinsi Papua bernama Yanni. Syahrul menyampaikan hal ini usai sidang perdana uji materi Perpu Pilkada di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2014).

‎Pasal yang diujimaterikan berbunyi, Dalam hal terjadi kekosongan gubernur, bupati dan wali kota yang diangkat berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, wakil gubernur, wakil bupati dan wakil wali kota menggantikan gubernur, bupati dan walikota sampai dengan berakhir masa jabatannya.'

Pasal itu pula yang membuat Ahok otomatis menjadi gubernur DKI setelah Joko Widodo berhenti dan menjadi Presiden RI ketujuh. Namun, Syahrul membantah jika permohonan kliennya berhubungan dengan Ahok karena waktu sidang yang bertepatan dengan adanya persiapan pelantikan.

"Karena kami baru sekarang menemukannya. Contoh kasus, Ahok diangkat UU 32/2004 tentang Pemda, tapi dia dilantik atas Perpu Pilkada. Harusnya melalui mekanisme pemilihan langsung," ujar Syahrul.

‎"Bagaimana kalau ada kontrak hukum dan politik, tapi di tengah dia didorong dengan judul kekosongan? Amanat Anda dari hati nurani itu diambil alih oleh pemerintah semata untuk formalitas," tambahnya.

Dalam persidangan, Syahrul menyatakan hak konstitusional kliennya terlanggar karena berlakunya Pasal 203 ayat 1 Perpu Pilkada tersebut. Bagi Syahrul, yang tepat ketika ada kekosongan kepala daerah adalah pilkada ulang atau melalu mekanisme di DPRD, bukan mengangkat wakil.

(vid/jor)