"LHKPN sudah saya lampirkan, sudah saya sampaikan kepada KPK dan itu memang kewajiban saya sebagai pejabat negara dan laporan ini tidak hanya sekali ini. Saya sudah yang ketiga kali," ucap Nasir di gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (17/11/2014).
Nasir mengaku terakhir melaporkan hartanya pada tahun 2011. Dia juga mengatakan bahwa terdapat peningkatan harta tanpa menyebut jumlah hartanya secara detail.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sampai hari ini berarti sudah ada 11 menteri dan 1 wakil menteri yang melaporkan LHKPN-nya. Para menteri dan wamen itu dari Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK.
(dha/jor)