Ini Kiat Menteri Agraria dan Tata Ruang Terkait Benturan Peraturan Lahan

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan telah melaporkan LHKPN ke KPK. Ferry juga meminta masukan dari pimpinan KPK terkait pencegahan tindak pidana korupsi dan gratifikasi di kementeriannya.

"Saya ingin menjadikan bagaimana mencegah yang bisa dilakukan oleh kementerian kami yang memiliki juga tugas melayani masyarakat. Banyak masalah memang melibatkan stake holder yang terlibat dalam pertanahan," kata Ferry di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (14/11/2014).

‎Ferry menyebutkan untuk bidang tata ruang, kementeriannya sudah mempunyai nota kesepahaman bersama antara Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sementara untuk mencegah korupsi terkait adanya benturan peraturan lahan, Ferry mengatakan hal itu mudah diatasi.

"Saya kira kalau benturan regulasi itu lebih mudah diatasi manakala ada pertemuan yang intens dalam konteks koordinasinya. Kita dulu pernah 1 meja tapi yang paling penting di atas semua itu adalah ketika kita harus menggunakan data yang sama berkaitan dengan tanah, hutan, berkaitan dengan tata ruang, saya kita kita menggunakan 1 peta, one map policy jawabannya," ucap Ferry.

Ferry mengatakan Presiden Joko Widodo sudah menegaskan untuk menggunakan one map policy yang informasinya didapatkan dari Badan Informasi Geospasial. Dia menyebut dari data itu tidak akan ada kebijakan yang saling tumpang tindih.

"‎Kalau sudah ada peta geospasial, peta hutan, peta lahan dan semuanya tata ruang, kita akan mengatakan bahwa tidak akan mungkin lagi keluar kebijakan yang memungkinkan itu tumpang tindih," tutur Ferry.




(dha/mok)