Menteri Yuddy Wajibkan Pejabatnya Lapor Harta Kekayaan ke KPK

Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menabuh genderang perang terhadap korupsi. Dia akan mewajibkan pejabat eselon I hingga IV untuk melapor harta kekayaan ke KPK.

"Kami semuanya di tingkat pimpinan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah mempertimbangkan dengan masak," kata Yuddy dalam pidatonya di Ruang Serbaguna Gedung Kementerian PANRB, Jalan Jenderal Sudirman, Kav.69, Jakarta Selatan, Jumat (14/11/2014)

"Dalam waktu dekat, kami akan mewajibkan dan meneruskan apakah surat edaran, atau peraturan menteri, yang mengharuskan seluruh aparatur sipil nasional sekurang-kurangnya, tidak hanya menterinya saja yang harus melaporkan harta kekayaannya, tetapi juga eselon I sampai IV," sambungnya.

Dijelaskan Yuddy, pihaknya tengah menggodok rencana itu agar dapat dilaksanakan secepatnya. "Nanti di dalam formatnya, akan kami bicarakan dengan KPK yang tidak terlalu rumit, sehingga mudah dipahami oleh eselon-eselon di bawahnya," imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Yuddy dan KPK sepakat untuk mencegah gratifikasi di lingkungan pemerintah. Bersama Ketua KPK Abraham Samad, dirinya telah menandatangani pernyataan komitmen pencegahan tindak pidana korupsi di kementeriannya.

(bar/mok)