Bupati Bantaeng Klarifikasi Soal Isu Tolak Kartu Sehat Jokowi

Jakarta - Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah mengklarifikasi soal isu penolakan dirinya soal kartu sehat Presiden Joko Widodo (Jokowi). Nurdin mengatakan pemeriksaan kesehatan di Bantaeng tetap membutuhkan kartu sakti Jokowi.

"Jadi saya cerita, ini yang saya lakukan di Bantaeng bahwa orang sakit cukup telepon 113. Mereka telepon 24 jam kerja, didukung 20 dokter dan 16 perawat. Kalau sakit ringan atau berat, cukup mereka tinggal telepon," ujar Nurdin di kantor wakil presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2014).

"Tapi berikutnya butuh jamkesda, jamkesmas, BPJS. Saya cerita kalau jemput nggak pakai kartu, betul itu. Nggak pakai kartu-kartuan. Kalau nanti dirujuk, dioperasi, atau dirawat baru pakai kartu, tak ada kartu kan harus bayar," tambahnya.

Nurdin mengatakan dengan adanya kartu sakti Jokowi, pihaknya malah terbantu jika kartu tersebut bisa digunakan. "Sekarang sudah ada jamkesmas, jamkesda, BPJS, sekarang tinggal sosialisasikan kegunaannya," kata Nurdin.

Saat ini, jumlah masyarakat miskin yang berada di Bantaeng tinggal 5 ribu orang. Namun kartu sakti Jokowi itu hingga kini belum masuk ke wilayahnya.

"BPJS masih berlaku jadi kita nggak ada masalah‎. Kalau sudah, ya kita senang, merasa terbantu," tutupnya.

(fiq/mpr)