Tindakan Ketum Golkar Aburizal Bakrie yang secara sepihak menunjuk Nurdin Halid sebagai Ketua SC Rapimnas diprotes. Caketum Golkar Hajriyanto Thohari menilai penunjukan itu harusnya dibahas di rapat pleno.
"Harusnya tidak terjadi. Harus rapat pleno. Persoalannya ya nilai-nilai fairness dan demokrasi harus diwujudkan agar legitimasi keputusan ini kuat," kata Hajriyanto saat dihubungi, Rabu (12/11/2014).
Hajriyanto pun mewanti-wanti DPP agar tidak mengambil keputusan yang menabrak aturan sehingga tidak adil. Ia khawatir proses seperti ini bisa membuat Golkar pecah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Wakil Bendum Golkar Bambang Soesatyo menegaskan bahwa penunjukan Nurdin adalah wewenang Aburizal Bakrie selaku ketum. Ini merupakan hasil rapat konsultasi.
"SK Nurdin Halid sebagai Ketua SC sudah keluar sebagai lanjutan dari rapat konsultasi minggu lalu di Bandung," kata Bambang di Gedung DPR, Senayan, Jakpus, Rabu (12/11/2014).
"Kepanitiaan itu wewenang ketum," sambungnya.
Penunjukan Nurdin memang terkesan rahasia dan sepihak. Eks Ketum PSSI itu dianggap dapat memuluskan jalan Ical untuk dipilih secara aklamasi sebagai ketum lagi.
(imk/trq)