Ahok dan Jalan Terjal Menuju DKI-1

Jakarta - Jalan terjal berliku menghadang Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Langkah Ahok untuk menduduki kursi DKI- 1 yang dijamin konstitusi, tak mulus dan mendapat tentangan dari sejumlah kelompok. Ahok didemo dan dijegal.

Berikut beberapa hambatan yang harus dihadapi pria yang dikenal ceplas-ceplos itu:

1. Didemo dan Diancam FPI Cs

Demo besar-besaran menolak Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama menjadi gubernur dilakukan ormas Islam FPI Cs di depan Balai Kota Jakarta. Demo yang dilakukan FPI ini sudah berulang kali. Dalam beberapa kali demo, banyak ancaman dan hujatan yang disampaikan oleh orator.

Salah satunya, seperti yang dilakukan Habib Muhsin dalam orasinya di depan Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Senin (10/11/2014). Dia mengklaim warga Jakarta yang diwakilinya dalam demo ini tak ingin Ahok menjadi gubernur. Karena itu, dia ingin Ahok tak menjabat sebagai gubernur.

"Silakan turun, kalau nggak mau turun, mati‎," kata Muhsin bernada provokasi.

Orator lainnya, Habib Ali, juga mengecam Ahok. Dia mengajak warga untuk memblokir Ahok blusukan ke kampung-kampung.

"Ahok haram datang ke kampung-kampung. Kalau masuk ke kampung-kampung akan kita timpukin," kata Habib Ali di atas mobil komando di depan DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta, Senin (10/11/2014).

"Setuju!" teriak massa FPI yang berbaju putih yang menutup ruas Jl Kebon Sirih.

Pendemo memenuhi sepanjang jalan Medan Merdeka Selatan yang berada di depan Balai Kota. Mereka menggunakan baju berwarna putih membawa bendera ormas. Pendemo ini mengklaim mengantongi 99 persetujuan ormas untuk menolak Ahok dilantik menjadi gubernur.

2. Usulan Gubernur DKI Tandingan

Pendemo yang menolak Ahok dilantik sebagai gubernur mengancam akan membuat gubernur tandingan. Mereka mengusulkan seseorang bernama Fakhrur Rozi dari kalangan mereka untuk menjadi gubernur tandingan.

"Dia (Ahok) sudah berkali-kali melanggar konstitusi. Karena itu tidak pantas dilantik sebagai gubernur. Kami akan turun dan menentang kalau dia tetap dilantik sebagai gubernur," kata Habib Rizieq dalam orasinya di depan Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Senin (10/11/2014).

Habib Rizieq mengancam jika Ahok masih tetap dilantik, ‎maka pendemo akan lebih besar menduduki Balai Kota. Lebih dari itu, mereka juga akan membuat gubernur tandingan sebagai bentuk protes mereka.

"Kalau Ahok dilantik, kita juga akan melantik gubernur tandingan. Kita akan melantik gubernur versi ulama kita. Kita akan melantik Fakhrur Rozi sebagai gubernur kita!" ucapnya yang disambut takbir para pendemo.

Tak jelas Fakhrur Rozi siapa yang dimaksudnya. Namun, seorang ulama yang dipanggil 'Fakhrur Rozi' berdiri di mobil komando dan menjadi salah satu orator saat berdemo.

3. Manuver M Taufik cs Cegah Ahok

M Taufik Cs bersama massa FPI

Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik dan Abraham "Lulung" Lunggana belakangan mencoba mencegah Ahok untuk naik menjadi Gubernur DKI. Usaha pencegahan Taufik dimulai dari mengirimkan surat ke Mahkamah Agung untuk menafsirkan pasal yang mengatur pengganti Jokowi dipilih oleh DPRD sehingga Ahok tak otomatis menjadi gubernur.

Selain itu saat saat demo FPI yang menolak Ahok di Balai Kota Senin (11/11/2014) kemarin, Taufik ikut berorasi di depan ribuan anggota FPI. Taufik ditemani oleh Ketua Umum FPI Habib Rizieq, Wakil Ketua DPRD Abraham 'Lulung' Lunggana serta anggota DPRD Maman Firmansyah dan Nasrullah.

Di atas mobil komando, Taufik berorasi di depan ribuan anggota FPI.

"Saya kira apa yang akan dimohonkan oleh Saudara-saudara sekalian, insya Allah kami dari KMP akan berjuang mati-matian. Tetapi harus tertib. Insya Allah dalam waktu yang tidak lama keinginan Ibu dan Bapak bisa terwujud. Allahu Akbar," kata Taufik yang berdiri di atas mobil komando.

Menurut dia, apa yang disampaikan FPI lewat perwakilannya sudah sejalan dengan pemikiran KMP. Aksi FPI didukung penuh.

"Tadi kita telah sama-sama dialog dengan para utusan jamaah sekalian. Apa yang disampaikan oleh utusan ibu dan bapak sejalan dengan pikiran kami. Dan kami akan lakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU kepada DPRD," urai mantan ketua KPU Jakarta yang pernah diadili dalam kasus korupsi ini.

4. Batu Sandungan dari DPRD DKI

KMP DKI Jakarta (Foto:Ray Jordan/detikcom)

Politikus DPRD DKI mendeklarasikan kepengurusan Koalisi Merah Putih (KMP) DKI Jakarta, Selasa (11/12/2014) kemarin. KMP DKI ini terdiri dari PPP, PKS, Demokrat, PAN, Gerindra dan Golkar dan diketuai oleh M Taufik dari Gerindra.

Usai deklarasi, KMP DPRD DKI ini berencana akan mengajukan hak interpelasi terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Hak interpelasi akan diajukan pekan depan.

"Pekan depan kita akan gunakan hak interplasi kepada Ahok," ujar Wakil Ketua DPRD DKI yang juga menjabat sebagai Ketua KMP DKI, Muhamad Taufik.

Dijelaskan Taufik, hak interpelasi itu digunakan untuk mempertanyakan kebijakan Ahok yang dianggap telah meresahkan warga Jakarta.

"Banyak kebijakan atau perilaku yang menyakitkan warga Jakarta. Saya kira warga Jakarta sudah tahu. Apabila mengacu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 27 (c) tentang Pemerintah Daerah, kepala daerah wajib memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Jadi, Ahok ini sudah melanggar aturan," jelas Taufik.

Sementara itu, Wakil Ketua KMP DKI Jakarta Lulung Lunggana dari PPP membeberkan beberapa sikap Ahok yang dianggap menjadi persoalan di Ibu KOta. Salah satunya adalah Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 67 Tahun 2014 tentang instruksi pelarangan penjualan dan pemotongan hewan di jalur hijau, taman kota, trotoar dan fasilitas umum.

"Dia telah membuat surat instruksi melarang salah satu agama untuk menjalankan ibadah agamanya. Dan yang paling menjadi perhatian itu. Ini sudah banyak masyarakat yang menghendaki Ahok tidak dilantik," katanya.