Komite I DPD RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan. Para anggota DPD pun secara bergantian bertanya soal permasalahan tanah kepada Ferry.
"Saya mau tanya tentang kekhawatiran saya tentang jaminan atau kepastian hukum investor asing untuk kepemilikan lahan. Ada yang pakai nama asing ada yang pakai nama penduduk. Ini bagaimana?" tanya anggota DPD Abdul Azis di Ruang Rapat Komite I DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/11/2014).
Sementara itu Senator Robiatul justru mempertanyakan tentang sedikitnya tanah yang benar-benar dimiliki oleh kaum pribumi. Ribuan hektar lahan telah dikuasai oleh kepemilikan orang asing.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita miliki pulau 17 ribu sekian. Kalau dulu 9000 sekarang 7000 pulau tak bernama. Ada pulau tak bernama ada yang berpenduduk dan ada yang tak berpenduduk. Ketiga adalah tata ruang, bukan hanya batas antar negara ini masalah serius bagaimana atur aspek ekonomi dengan aspek lain," papar Nono.
Data yang dimiliki oleh DPD terdapat 1.391 konflik agraria dan 5 juta hektare lahan konflik. 536 di antaranya merupakan konflik perkebunan.
(bpn/erd)