Suara Pemotor: Pemotor yang Nggak Tertib dan Suka Naik Trotoar Hanya Segelintir

Jakarta - Para pemotor semakin ramai memberikan pembelaan. Mereka menyampaikan protes lewat surat elektronik ke redaksi@detik.com terkait pelarangan motor masuk HI hingga Medan Merdeka Barat. Kebijakan itu dianggap diskirimnatif.

Tak hanya itu saja, para pemotor juga menyampaikan protes bahwa hanya segelintir pemotor saja yang tak tertib.

"Lalu kenapa motor nggak boleh lewat? Kan lucu juga jadinya. Dibilang motor nggak tertib, suka naik trotoar, suka selap selip, padahal itu kan hanya karena ulah segelintir pemotor yang nggak sabaran saja ngadepin macet. Jadi jangan digeneralisir bro," tulis Irwan SW dalam surat elektronik, Rabu (12/11/2014).

Menurut Irwan, dirinya setiap hari kerja melintasi jalur Thamrin-Sudirman. Irwan berangkat dari rumahnya di Cengkareng.

"Jadi setiap pagi ane antar Istri kerja di kawasan Thamrin, terus ane kerja di Kawasan Kapt. Tendean Jakarta Selatan. Jadi otomatis setiap hari pulang pergi ane lewat jalur Thamrin-Sudirman PP," imbuh dia.

"Rasanya kok larangan motor lewat Thamrin- HI-Sudirman rada diskriminatif ya. Siapa bilang Motor bikin macet ? Coba cek aja, pagi antara jam 06.30-07.30 WIB ane lewat Thamrin-Sudirman rasanya tidak ada ruas jalan dari arah Thamrin-Sudirman yang macet karena membludaknya motor. Paling macet sedikit aje di kawasan Komdak arah belokkan ke SCBD, itupun karena banyaknya bus dan mobil pribadi menumpuk karena penyempitan jalan proyek MRT," urai Irwan.

Sedang menurut pembaca lainnya Dessy, sebelum memulai kebijakan pelarangan motor melintas di HI, sebaiknya dipersiapkan lebih dahulu transportasi yang nyaman.

"Kalau memang pemerintah DKI sudah bisa menyediakan fasilitas kendaraan umum yang nyaman dan aman buat warganya, barulah buat aturan yg masuk logika. Lihat saja naik busway saja masih desak-desakan, kalau kita mau buka mata, biang macet angkot-angkot yang berhenti di sembarangan tempat sambil ngetem, itu biang macet utama," jelas Dessy.

Bagaimana menurut Anda pengguna kendaraan di Jakarta soal kebijakan ini?

(ndr/mad)