Demi 3 Aturan Ini Ahok Siap Duel dan Tidak Populer

Jakarta - Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berani tampil beda dengan gebrakan-gebrakan baru. Ia siap tidak populer dan siap berantem untuk memperjuangkan kebijakannya asalkan demi kebaikan warganya.

Terbaru, Ahok mengeluarkan kebijakan larangan pemotor melintas di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI). Kebijakan ini bahkan akan diperluas hingga kawasan Kuningan dan Blok M. Suami Veronika Tan ini berpendapat kebijakan tidak baik politik dan popularitasnya. Namun, Ahok tidak peduli. Ia siap tidak populer dan menegaskan kebijakan ini semata untuk keselamatan warga Jakarta. Larangan pemotor masuk ke tengah kota itu untuk keselamatan pengendara di jalan. Pemotor diimbau naik bus gratis yang ber-AC, dan dilengkapi fasilitas wifi.

Selain itu, Ahok mengirim rekomendasi pembubaran Front Pembela Islam (FPI) karena telah bersikap rasis dan menyebarkan kebencian. Rekomendasi itu pertama dilakukan oleh seorang PLT Gubernur DKI Jakarta.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Terakhir, ayah 3 anak ini berencana menerapkan e-budgeting dalam penyusunan RAPBD 2014. Penerapan sistem itu untuk mencegah munculnya lagi pos anggaran yang telah dicoret dan siap mempertahankannya dalam pembahasan di DPRD.

Berikut 3 aturan ini:

1. Larang Pemotor Masuk Kota

Ahok meyakini pemotor di Jakarta tidak akan suka diminta 'hijrah' ke angkutan umum. Namun bagaimana pun jua, kebijakan larangan pemotor melintas di Bundaran HI semata demi keselamatan pengendara khususnya yang berasal dari pinggiran Ibukota.

"Kamu capek dari Bekasi, Depok, sudah macet-macet bawa motor. Sampai tengah kota, kamu capek eh belum lagi kalau tengah kota panas saat siang-siang, kamu tabrakan, sudah celaka. Apalagi kalau naik motor psikologisnya kan pengen nyelip-nyelip, kalau kesenggol dikit celaka,” kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2014).

Ahok memprediksi kebijakan itu akan mendapat banyak protes. Menurutnya, motor selama ini menjadi salah satu transportasi yang digemari.
"Percaya sama saya, orang itu enggak suka disuruh pindah bus. Naik motor itu paling enak, kapan naik dan kapan berhenti seenaknya, lawan arus, potong arah, paling enak deh. Enggak ada lebih enak dari bawa motor. Makanya nanti pasti banyak yang pakai jalur alternatif (di luar zona yang dilarang)," ungkap suami Veronika Tan ini.

Mantan Bupati Belitung Timur itu tetap bersikeras dengan kebijakan pelarangan motor yang akan dimulai Desember mendatang. Kebijakan ini juga untuk kebaikan bersama. Dia berdalih selama ini motor menjadi penyebab kematian yang cukup tinggi, di mana 2-3 orang pemotor tewas di jalanan tiap harinya.

"Saya tahu ini kebijakan tidak baik untuk politik dan popularitas. Saya enggak peduli. Yang penting kamu enggak mati saja sudah," kata Ahok.

"Naik motor itu kalau sudah nyelip-nyelip kena stang, nyenggol, itu sudah. Apalagi kalau truk container, nyenggol motor enggak terasa, bahkan kamu jatuh dan dilindas, sopirnya pun enggak tahu. Jadi kita mesti berani tegas demi keluarganya juga," lanjut Ahok.

Ahok juga menambahkan larangan ini untuk menekan angka kecelakaan di Jakarta. "Memang nggak ada pilihan, karena yang meninggal di Jakarta ini tiap hari 2-3 orang, itu di Jakarta saja. orang terlalu lelah naik motor, jadi mau nggak mau kita harus paksa dia berhenti. Kalau dia naik motor dari pinggir kota, sampai di tengah kota ini yang jalur padat kita harus paksa dia berhenti dan naik bus saja lebih santai. Makanya kita mesti sediakan bus tingkat gratis," terang Ahok.

"Di Jakarta ini 2-3 rata-rata adalah tulang punggung keluarga dan rata-rata anak-anaknya masih kecil-kecil. Memang orang enggak senang, ini tidak populer. Orang pasti marah. Ya sudah kamu mau marahin saya terserah. Saya tidak mau anda jadi mati saja," tambahnya.

Ahok menegaskan, dirinya tidak melarang motor. Para pemotor masih tetap bisa memakai motor lewat pinggir di luar jalur utama, tapi sampai di tengah kota harus istirahat. "Karena sudah tidak kuat lagi pegang motor di tengah kota, nanti kecelakaan," tambahnya.

2. Bubarkan FPI

Ahok mengirimkan surat rekomendasi pembubaran FPI ke Kemendagri lewat pegawainya. "(Saya) Enggak (datang ke Kemendagri). Kirim saja, ada petugasnya, kan nanti ada tanda terima kirim suratnya. Hari ini akan kita kirim, mungkin sore," kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2014).

Surat yang dikirimkan memang salah satu prosedur untuk bisa membubarkan ormas, seperti diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Di situ termuat hak, kewajiban, hingga sanksi larangan suatu ormas.

"Makanya kita bersurat kepada Menkum HAM dan Mendagri, kita meminta FPI dibubarin sajalah, bikin macet dan mengganggu hak orang. Nanti Menkumham membuat rekomendasi," ucap Ahok.

Untuk keputusan pembubaran, Ahok menyerahkan kepada kedua menteri. "Saya enggak tahu (berapa lama) tergantung Menkum HAM dan Mendagri," ujarnya.

Dia menilai dalam aksi unjuk rasanya FPI, menebarkan kebencian dan bersikap rasis. "Kita akan kirim surat surat supaya merekomendaikan membubarkan FPI saja. Secara UU Ormas, FPI itu tidak pantas ada di Indonesia, karena ormas itu harus taat kepada konstitusi, UUD 1945, Pancasila, dan tidak menyebarkan kebencian. Kalau ini kan sudah rasis. Bilang gara-gara Ahok yang suka makan babi. Ini sesuatu yang konyol," jelas Ahok.

3. e-Budgeting

Ahok berencana menerapkan e-budgeting dalam penyusunan RAPBD 2014. Penerapan sistem itu untuk mencegah munculnya lagi pos anggaran yang telah dicoret dan siap mempertahankannya dalam pembahasan di DPRD.

"Kalau sampai ada oknum di DPRD yang mau marah-marah, saya siap berantem sama mereka," ujar Ahok di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2013).

Ahok mengatakan sering mencoret item anggaran yang menurutnya tidak masuk akal. Namun anehnya, saat draft anggaran tersebut dibahas DPRD, pos anggaran yang telah dicoret muncul lagi.

"Setelah saya coret anggaran, setengah mati, saya marah-marah, begitu masuk ke DPRD, keluar lagi semua anggaran yang saya coret. Karena tidak ada sistem. Nah, makanya siapkan e-budgeting," jelas Ahok.

Ahok berharap dengan penerapan e-budgeting, maka tak ada lagi suku dinas atau SKPD yang memanfaatkan kerjasama dengan oknum DPRD untuk memunculkan anggaran yang telah dihilangkannya.

"Kalau ada, akan berhadapan dengan saya. Tidak ada deal-deal," tegasnya.

Ahok sebelumnya mengaku kecolongan karena anggaran-anggaran yang telah dicoretnya muncul lagi setelah masuk ke DPRD. Dia pun ingin meniru sistem e-budgeting yang telah diterapkan di Surabaya.

"Kalau saya block, tidak bisa lagi masukkan anggaran. Kalau masih ada nekat tahun depan, ya saya akan jebloskan," ancam Ahok.