"Prinsipnya kedua belah pihak untuk segera mungkin bekerja untuk rakyat, imbangi kerja keras pemerintah dengan sistem check and balances. Untuk agenda mendesak, tentunya merespons surat kedua presiden tentang mitra kerja nomenklatur yang belum terselesaikan," kata Taufik kepada detikcom, Senin (9/11/2014).
Taufik menerangkan, dalam paripurna terakhir ada tiga kementerian yang belum disahkan mitra komisinya. Yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Isu lainnya yang dimaksud Taufik adalah kenaikan subsidi BBM, 'kartu sakti' pemerintah dan perpu Pilkada. "Ini mendesak untuk dilakukan kerja keras DPR supaya pemerintah punya payung hukum yang jelas," imbuh Sekjen PAN itu.
Sementara terkait deal yang dicapai oleh KMP dan KIH, Taufik menerangkan tidak ada yang bersifat transaksional. "Bukan transaksional karena tidak bicara bagi-bagi kursi, tapi akomodir aspirasi politik kedua pihak," terang Taufik
"Dan kesepahaman ini bukan sehari dua hari, tapi kesepahaman seluruh tokoh nasional dari kedua belah pihak yang sudah bekerja keras sampai pukul 02.00 WIB dini hari, sampai pukul 02.30 WIB," pungkasnya.
Pramono Anung mengklaim telah terjadi kesepakatan antara KIH dan KMP. Kesepakatan ini, kata Pramono, dicapai dalam forum lobi yang digelar Sabtu (8/11) kemarin malam. Selain Pramono, forum lobi itu dihadiri oleh Olly Dondokambey, Zulkifli Hasan, Hatta Rajasa, Fadli Zon, dan Ade Komaruddin.
(iqb/trq)