Tiga Kartu 'sakti' yakni Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo dinilai masih perlu banyak perbaikan. Salah satunya soal daftar penerima yang dirasa tumpang tindih.
"Saya tidak yakin program Pak Jokowi berhasil kalau indentifikasi tunggal tidak jelas maka itu e-ktp perlu. Lihat contoh kasus BSM dan BLT tidak sukses di lapangan itu karena penerima tidak teridentifikasi sama sekali," kata anggota DPR dari Partai Golkar, Satya W Yudha, di acara diskusi "Menguji Kartu Sakti Jokowi" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/11/2014).
Menurut Satya, program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) masa Presiden SBY mengkategorikan penerima bantuan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok menuju miskin, miskin dan miskin sekali. Hanya saja indikator peggolongan tersebut dinilai sulit dan tidak jelas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, pencairan dana sistem tiga kartu ini menggunakan non tunai, berbeda dengan sistem sebelumnya yang tunai. Masyarakat perlu sosialiasi lebih luas lagi agar pemahaman tentang program ini bisa tersampaikan dengan benar dan tepat.
Menurutnya, program kartu sakti Jokowi ini sama saja dengan pemerintahan SBY. Hanya saja, Jokowi lebih 'pintar' memasarkan program dalam kemasan yang lebih menarik.
"Ini keberhasilan pemerintahan baru untuk memasarkan program SBY. Padahal program yang sebenarnya baru itu baru bisa direalisasi jika pemerintah mengajukan hal baru di RAPBNP," katanya.
"Pemerintah baru bilang. Ini loh ide dari perubahan saya. Tapi dikurun waktu kurang dari 2 bulan ini, bilang saja ini lanjutan program SBY yang sudah ada, dan dilanjutkan dimodifikasi," tambahnya.
(slm/aan)