"Tadi pejabat Riau meminta putusan mendagri jangan kami ini disalahkan. Saya bilang kamu salah karena APBD itu diputuskanβ bersama DPRD. Apa yang sudah diparaf dan DPRD meminta persetujuan Mendagri untuk acc harus sama dengan yang diputuskan. Ini kok tahu-tahunya diubah. Katanya bukan kami yang ubah tapi Pak Gubernur (Annas Maamun)," ujar Tjahjo di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (7/11/2014).
Dia pun meminta agar APBD Riau itu diteliti kembali dan dikonsultasikan dengan DPRD. Pasalnya, dia bakal menolak terkait anggaran yang berpotensi adanya kecurangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tjahjo juga berharap kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi provinsi-provinsi untuk lebih teliti dengan APBD masing-masing.
Terkait persoalan ini, diduga ada indikasi pemalsuan APBD Riau Tahun 2015 yang dilakukan Annas Maamun untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Modusnya, seluruh mata anggaran yang ada di APBD sengaja dilakukan mark up (penggelembungan) dari angka yang seharusnya menjadi dua atau tiga kali lipatnya. Adapun Annas yang juga politisi Golkar itu kini menjadi tersangka KPK karena diduga menerima suap senilai Rp 2 miliar terkait kasus alih fungsi lahan di Riau.
(hat/ahy)