Tujuh caketum yang hadir dalam pertemuan tertutup adalah Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang Kartasasmita, Zainuddin Amali, MS Hidayat dan Hajriyanto Y Thohari.
Mereka membacakan 5 butir pernyataan sikap bersama terkait Rapimnas ke 7 dan Munas ke 9β. Salah satu pernyataan yang disuarakan adalah mendesak kontestasi Golkar dilaksanakan dengan jujur dan adil.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Priyo Budi Santoso ingin memastikan dan mendapat jaminan agar pelaksanaan Munas Partai Golkar dilaksanakan dengan demokratis.β
"Kenapa kami bertemu, karena agaknya kami para caketum yang sudah deklarasi, itu ingin memastikan dan mendapat jaminan agar pelaksanaan kontestasi munas Partai Golkar itu harus dilaksanakan dengan adil, demokratis, sehat, fair dan tidak menggunakan cara-cara yang tak lazim untuk partai sehebat dan sematang Partai Golkar," ujarnya.
"Cara-cara model kisruh di tempat lain, seperti di PSSI atau yang lain, janganlah dibawa-bawa ke dalam tubuh Golkar. Itulah kemudian kami mengadakan pertemuan untuk kedua kalinya, untuk memastikan bahwa harus dilaksanakan secara adil dan fair," sambungnya.
βBerikut isi pernyataan bersama 7 caketum Partai Golkar.
Menyikapi persiapan Rapimnas ke-7 dan Munas ke-9 Partai Golkar, maka kami para kandidat Ketua Umum Partai Golkar, menyampaikan pernyataan bersama sebagai berikut:
1. Meminta pada Ketum dan DPP Partai Golkar, sebelum menyelenggarakan Rampinas ke-7, segera mengadakan rapat pleno DPP Partai Golkar, guna menentukan waktu dan tempat penyelenggaraan Rapimnas juga mengesahkan panitia Rapimnas ke-7 dan materi-materi yang akan dibawa ke Rapimnas.
2. Dalam mempersiapkan penyelenggaraan Munas ke-9, DPP Golkar harus mengadakan rapat pleno untuk memutuskan perihal waktu dan tempat pelaksanaan juga mengesahkan kepanitiaan Munas ke-9 dan menyiapkan segala materi yang akan dibawa ke dalam forum Munas tersebut.
3. Penetapan syarat-syarat calon ketum umum dan tahapan pencalonannya harus sesuai dengan AD/ART Partai Golkar dan diputuskan dalam forum Munas Partai Golkar, sehingga tidak perlu ada tambahan atau pengurangan persyaratan yang sifatnya mengada-ada.
4. Dalam rangka pencalonan ketua umum di dalam forum Munas ke-9 Partai Golkar yang akan mendatang, kami kembali mendesak untuk dilaksanakan secara adil, terbuka, sportif dan sehat sesuai prinsip demokrasi.
5. Apabila hal-hal tersebut tidak diindahkan oleh Ketum dan DPP Partai Golkar, maka kami tak ikut bertanggung jawab atas segala dampak-dampak dan konsekuensinya.
(idh/fdn)