"Kebijakan strategis pemerintah untuk bangsa dan negara, termasuk kebijakan realokasi subsidi BBM merupakan pilihan yang harus diambil oleh siapa pun yang memerintah," kata Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (7/11/2014).
โMenurut Hasto, menaikan harga BBM adalah cara pemerintah untuk mengedepankan kepentingan rakyat. Contohnya percepatan pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar dan Indonesia Sejahtera merupakan kebijakan yang tepat sebelum realokasi subsidi BBM dijalankan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasto menilai pemerintahan yang sekarang memang mewarisi bom waktu terkait โtarget pajak yang selama 3 tahun terakhir tidak pernah tercapai, beban carry over subsidi tahun 2012 dan 2013 serta defisit ganda di APBN dan neraca transaksi berjalan. Dengan demikian upaya merombak tatanan perekonomian yang tidak sehat, boros, dan sarat dengan beban hutang merupakan skala prioritas kebijakan Jokowi.
"Memang tidak mudah tetapi itulah yang dihadapi Jokowi, tanpa bermaksud menyalahkan atas buruknya kondisi perekonomian yang diwariskan pemerintahan SBY. Tugas pemimpinlah untuk membereskan hal tersebut dan terus menerus memastikan bahwa kebijakan realokasi BBM merupakan obat pahit untuk membuat perekonomian lebih sehat," lanjut Hasto.
Begitu kebijakan tersebut diambil,Hasto menyebut rakyat akan melihat kebijakan perbaikan saluran irigasi pertanian, bendungan, perbaikan jalan dan transportasi publik serta perbaikan kampung-kampung kumuh akan semakin deras mengalir ke rakyat.
"Dengan menegaskan posisi politik sebagai Partai yang berada di dalam pemerintahan tersebut maka PDIP akan mengawal bersama dengan seluruh harapan rakyat untuk hidup lebih baik," tutup mantan Deputi Tim Transisi ini.
(mok/rmd)