M Taufik Setuju Anggota DPRD DKI Laporkan LHKPN ke KPK

Jakarta - Ketua KPK Abraham Samad mengimbau anggota DPRD DKI untuk segera melaporkan harta kekayaannya. Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik mengaku setuju seluruh pejabat daerah, khususnya di Ibu Kota untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.

"Bagus dong. Wajib dan setuju," ujar Taufik saat dihubungi, Kamis (6/11/2014).

Ketua DPD DKI Jakarta Gerindra ini mengaku siap kapan pun juga menyerahkan LHKPN itu. Pihaknya kini masih menunggu formulir pengisian dari KPK.

"Belum dikasih (formulirnya). Nanti kalau minggu depan dikasih, ya minggu depan juga diselesaikan. Ngisi begitu kan nggak lama banget," lanjutnya.

Peraturan mengenai LHKPN ini diatur dalam UU nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Keputusan KPK nomor KEP. 07/KPK/02/2005.

Samad mengimbau lantaran pelaporan LHKPN itu juga dinilainya sebagai salah satu tolak ukur untuk mengukur integritas dan moral pejabat.

Dia memuji juga sikap Plt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mewajibkan semua pejabat PNS di lingkungan pemprov untuk lapor LHKPN. Hal itu dianggapnya satu kemajuan dalam pemerintahan DKI.

"Kita berterimakasih sama Pak Ahok karena memperluas cakupan laporan penyelenggara negara. Tadinya kewajiban itu hanya pada eselon II. Sekarang pak Ahok mewajibkan sampai eselon IV. Ini memang langkah yang lebih maju,” kata Samad di Balai Kota Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2014) siang.

(aws/ndr)