Satu lagi politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Kali ini penolakan datang dari Rieke Diah Pitaloka meski tak selantang saat PDIP menjadi oposisi di pemerintahan sebelumnya.
Menurut Rieke soal kenaikan harga BBM sangat sensitif, sehingga membutuhkan pemahaman konstitusi. Apalagi ini menyangkut persoalan kesejahteraan rakyat. "Kami sangat memahami ketika dampak efek subsidi (BBM) dicabut. Tentu saja ada mekanisme yang harus dilalui kepada DPR," kata Rieke di gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta Kamis (6/11/2014).
Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla menurut Rieke harus transparan terkait ongkos produksi bahan bakar minyak ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rieke pun mengingatkan pemerintahan Jokowi-JK untuk hati-hati sebelum mengambil kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Jangan sampai ada pihak-pihak yang sedang berhasrat besar untuk mencabut subsidi BBM lalu mekanisme tidak dilalui dengan semestinya," kata dia.
(erd/try)