.webp)
Susi sangat kecewa dengan sektor perikanan di Indonesia yang digarap negara lain. Ia juga menyampaikan temuan mencengangkan selama bekerja 10 hari di kementerian yang dipimpinnya, yakni hanya menemukan 10 dari 70 kapal patroli yang berfungsi melakukan pengawasan di laut nan luas.
Tidak hanya curhat semata, Ibu 3 anak ini lalu menyampaikan gebrakan-gebrakannya. Ia berencana melakukan moratorium atau penghentian penerbitan izin sementara untuk penangkapan ikan kapal-kapal di atas 30 GT. Namun bila kebijakannya ini mendapat tentangan, maka ia lebih memilih pulang kampung ke Pangandaran. Susi juga selalu mengedepankan transparansi dengan membuka anggaran kementerian agar publik bisa mengetahui dan memberikan masukan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Ikan RI Dimaling Negara Lain
|
|
Susi menceritakan soal kebijakan terbarunya soal penghentian izin sementara penangkapan ikan untuk kapal-kapal di atas 30 GT. Alasannya kapal-kapal ini umumnya dimiliki oleh perusahaan asing dan kontribusinya terhadap negara sangat minim.
"Kenapa? Karena mereka mengeruk kekayaan laut kita ribuan ton dan tak ada 1 kg pun yang sampai ke darat. Kalau itu dipertanyakan, saya akan mengundurkan diri pulang kampung," kata Susi di depan anggota DPD, Rabu (5/11/2014).
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor tangkap ikan kapal di atas 30 GT yang berjumlah 5.329 per tahun hanya Rp 300 miliar/tahun. Nilai ini dianggap terlalu kecil dibandingkan alokasi subsidi BBM yang diberikan pemerintah sebesar Rp 11,5 triliun atau 2,1 juta kiloliter/tahun
"Anda perlu tahu, kita nggak dapat apa apa malah kita harus tambah dengan subsidi untuk BBM mereka yang menikmati. Ini sangat besar sekali. Kalau ada kalkulator, 2.000 ton dikali US$ 1 dikali 100 kapal," jelasnya.
Ia juga menceritakan soal Thailand yang bisa menjadi negara eksportir perikanan, meski tak memiliki laut luas seperti Indonesia. Hal ini karena ada penyimpangan di lapangan.
"Kenapa Thailand bisa ekspor lebih besar dari kita? Karena banyak kapal mereka jual ikan tidak lewat pelabuhan kita, tidak lewat sistem perdagangan kita. Makanya mereka bisa ekspor lebih besar dari kita," kata Susi.
2. Temuan Mencengangkan
|
|
"Kita punya laut begitu luas tapi hanya ada 70 kapal patroli, dan yang berfungsi hanya 10? I've no idea for this! Kepala saya campur aduk! How can we...argh bikin saya speechless," ujar Menteri Susi di Ruang GBHN DPD, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2014).
Dia kemudian kaget karena Indonesia masih mengizinkan negara lain mengambil ikan dari perairan negeri ini. Padahal Indonesia kesulitan untuk mencari ikan di perairan asing.
"Lalu kalau saya mau keluarkan kebijakan, apa harus izin DPR dulu? Saya dengar katanya mau bikin kebijakan itu izinnya sampai 2 tahun. Lalu lima tahun saya bisa ubah apa? Ugh! Saya tak habis pikir, untuk rakyat kok izinnya lama," kata Susi.
Rangkaian tepuk tangan menyambut kata-kata itu. Tak sedikit pula yang menggeleng-geleng heran melihat ketegasan perempuan yang tak tamat SMA itu.
"Mohon maaf bahasa saya berantakan dan tidak bahasa birokrasi sekali. Kalau ada kamus bahasa birokrasi mungkin saya boleh pinjam," ungkap Menteri Susi yang disambut tepuk tangan.
Saat sesi tanya jawab, seorang anggota DPD pun menyatakan kekagumannya. Menurut dia seharusnya para birokrat memiliki mental seperti Susi.
"Saya setuju dengan bahasa Ibu. Jangan diubah Bu gaya bahasanya. Tetap seperti ini saja. Semoga para birokrat juga bisa ekspresif seperti ibu," ujar pria berbaju batik dengan logat melayu itu. Susi tersenyum menyambut pernyataan itu.
"Ternyata Ibu Susi lebih cantik aslinya ketimbang di televisi," tambah anggota DPD asal Gorontalo Asmawatie.
Wakil Ketua Komite II Mawardi pun ikut memuji Susi. "Kalau lihat gaya bicara Ibu itu mirip Gus Dur. Saya Gusdurian, jadi respect dengan gaya Ibu," ungkap Mawardi yang berpeci hitam itu.
3. Moratorium Ditolak, Pulang Kampung
|
|
"Kalau itu dipertanyakan, saya akan mengundurkan diri pulang kampung," kata Susi menjawab pertanyaan anggota DPD soal urgensi rencana kebijakan moratorium, di gedung DPD, Rabu (5/11/2014).
Susi beralasan, rencana kebijakan moratorium izin penangkapan ikan merupakan hal mendasar. Selama proses moratorium, maka ada upaya perbaikan termasuk dengan melakukan maksimalisasi penerimaan negara dari sektor ini yang kerap tak maksimal digarap.
"Kalau saya dilarang melakukan moratorium, maka saya tidak bisa memulai hal besar yang lain," katanya.
Ia mengilustrasikan bila kapal-kapal besar tidak mengeruk ikan di laut dalam, maka otomatis ikan akan banyak ke laut dangkal. "Dengan moratorium ikan nggak terambil, dan secara otomatis akan kepinggir sehingga nelayan akan gampang ngambil ikan," katanya.
Susi optimistis kebijakan ini akan sangat membantu nelayan kecil di Indonesia. Selama ini banyak nelayan kecil harus berjuang mencari ikan sampai ke laut dalam dengan kapal kecil, dan berisiko tinggi bagi keselamatan mereka.
"Enggak ada lagi nelayan kapal kecil yang celaka. Anda tahu nelayan Pangandaran itu banyak mati, saat berangkat dan pulang karena kegulung ombak. Makanya kalau ngambil ikan lebih dekat itu nggak terjadi lagi," tegas Susi.
Susi Pudjiastuti menegaskan tidak takut berhadapan dengan para pengusaha 'kakap' yang memiliki kapal-kapal besar. "Saya kan didukung Presiden (Jokowi). Siapa yang lebih tinggi dari Presiden. Siapa yang berani tentang Presiden," tegas Susi usai bertemu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kompek Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2014).
Sementara itu, untuk mengantisipasi protes negara-negara lain yang juga memiliki kapal tangkap dan terkena kebijakan moratorium ini, Susi juga tak khawatir.
Susi percaya, pemimpin-pemimpin negara lain yang kapalnya terkena moratorium dapat mengerti permasalahan ini.
"Kan Duta Besar negara-negara itu sudah ketemu saya sudah ke kantor saya. Intinya mereka sepakat dan mendukung adanya praktik-praktik yang saling menghargai kedaulatan masing-masing," tuturnya.
4. Upload Anggaran Kementerian
|
|
"Anggaran akan kami upload (unggah) dalam website kami. Dan masyarakat bisa melihat dan memberikan feedback (masukan). Kita sediakan tiga periode revisi. Jadi masukan dari masyarakat yang akan berikan," kata Susi di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11/2014).
Susi mengatakan, dirinya memerintahkan semua Dirjen atau pejabat eselon I kementeriannya untuk memaparkan semua tugas-tugas dan kewajibannya.
"Anggarannya berapa, prosesnya bagaimana, hasilnya apa dan itu harus diterjemahkan di ujungnya rupiahnya berapa," kata Susi
"Jadi masyarakat bisa lihat, mudah mencerna. Bebas berkomentar, bebas berpendapat," tutupnya.
Halaman 2 dari 5
