KIH Layangkan Peringatan ke Sekjen DPR Karena Dinilai Tak Akomodatif

Jakarta - DPR versi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tak difasilitasi Sekjen DPR untuk menggelar rapat-rapat 'tandingan' yang berbeda dengan pimpinan yang sudah lebih dulu dilantik. Atas hal itu, KIH akan melayangkan surat peringatan karena tugas Sekjen DPR dianggap hanya administratif.

"Kita beri peringatan, Sekjen harus mengerti hak anggota. Tugas Sekjen dia hanya adminsitratif. Sebagai PNS ini tindakan indisipliner," kata anggota Fraksi Hanura yang diangkat sebagai wakil ketua DPR versi KIH, saat berbincang Kamis (6/10/2014).

Dossy mengkritik Sekjen yang berpihak kepada pimpinan DPR yang dipimpin Setya Novanto. Menurutnya, semestinya Sekjen DPR tidak perlu berpihak, cukup memenuhi hak-hak anggotabaik individual maupun kolektif.

"Kewengan apa dia katakan ini sah dan tidak sah, jangan abdi negara memihak," ucap Sekjen Hanura itu.

Dossy juga menyinggung wakil ketua DPR Fahri Hamzah yang menyebut pimpinan DPR paham hukum dan aturan sehingga tak mungkin memfasilitasi pimpinan DPR versi KIH.

"Hukum yang mana? Suruh dia belajar hukum lagi!" kritik Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya itu.

"Kita mengetuk hati Sekjen dan KMP supaya kembali ke jalan benar. Harus taat asas, jangan terjemahkan tatib seolah-olah benar," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, KMP dan KIH sama-sama menggelar rapat menurut versi masing-masing. Namun KIH tampaknya tak difasilitasi untuk rapat-rapat yang digelar, misalnya saat akan pakai ruang paripurna namun tak diizinkan.

(bal/rvk)