.webp)
Meski tak dihadiri anggota fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), beberapa komisi di DPR seminggu ini tetap bekerja dengan menggelar rapat-rapat dan seolah tak hirau dengan konflik internal yang ada.
Anggota Fraksi Hanura yang juga telah diangkat sebagai Wakil Ketua DPR sementara alias 'tandingan' Dossy Iskandar, menilai rapat-rapat yang digelar kubu Koalisi Merah Putih (KMP) itu sebagai rapat abal-abal.
"Nggak bisa, nggak ngerti aturan mereka. Pertama, kita anggap pimpinan sudah tidak ada dengan mosi tidak percaya, maka pembentukan komisi juga tidak ada. Mau kerja dari mana? Baca tatib. Kalau cuma rapat abal-abal ya bisa saja," kata Dossy saat berbincang, Kamis (6/10/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kenapa tidak kedepankan musyawarah mufakat? Masa dia nggak baca aturan. Pimpinan itu kan harus ambil inisiatif dengan adil. Begitu ada kekacauan di paripurna, harusnya dihentikan dulu, diskors, dan kasih kesempatan didamaikan bukan diadu," kritiknya.
"Nggak bisa diketok ketika dalam forum diajukan dua kepengurusan PPP yang sama, padahal PPP Romi sudah punya surat Menkum HAM. Kenapa tidak dihentikan dulu rapatnya. Ini merusak demokrasi dan melanggar prinsip keadilan," imbuh Sekjen Hanura itu.
Atas gaya pimpinan DPR saat itu, di mana paripurna menjadi sangat ricuh karena diwarnai insiden banting meja, sebanyak 5 fraksi yang tergabung dalam KIH melayangkan mosi tidak percaya pada pimpinan DPR.
"Maka terjadi kekosongan pimpinan sehingga kami mengangkat pimpinan DPR sementara," ucap Dossy.
Sebagaimana diketahui, beberapa komisi di DPR sudah mulai menggelar rapat kerja. Di antaranya komisi III pada Selasa (4/10), yaitu RDP dengan kelompok masyarakat yang menyebut dirinya dengan Delegasi Masyarakat Korban Diskriminasi Polri.
Kemudian Rabu (5/10) kemarin, masih komisi yang sama rapat dengan mitra kerja di antaranya KPK, Kejaksaan, Polri dan mitra kerja lain meski hanya dihadiri perwakilan. Begitu juga komisi I yang sudah rapat internal pada Rabu (5/10) kemarin.
(iqb/rvk)
