Ahok Melapor ke Jokowi Soal Rendahnya Serapan APBD DKI 2014

Jakarta - Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyoroti rendahnya penyerapan APBD 2014. Serapan sepanjang tahun ini berkisar 31%, hal ini meleset jauh dari target serapan anggaran pemprov yang mencapai 65%.

Menurut Ahok, rendahnya serapan ini karena banyak perlawanan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dia pun mengaku sudah mengadukan hal tersebut kepada Jokowi.

“Enggak apa-apa (rendah serapan). Pak Jokowi sekarang urus APBN, saya sudah laporkan. Karena mereka melakukan perlawanan, tidak mau e-budgeting. E-katalog juga dia mainin. Staf-stafin saja nanti, Desember,” kata dia di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2014).

Sepanjang tahun ini ada beberapa SKPD yang penyerapannya di bawah 10%. Penyerapan paling buruk adalah Dinas Perhubungan, yakni hanya 3 % dari anggaran Rp 4,12 triliun atau sekitar Rp 120 miliar. Hal ini karena pengadaan TransJ dan bus sedang senilai Rp 3,2 triliun dicoret oleh Ahok karena berbau korupsi.

Di posisi kedua, ada Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta dengan penyerapan anggaran sebesar 7,7%. Berikutnya adalah Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta juga baru menyerap 9% dari total anggaran Rp 6,29 triliun.

“Ya bisa saja (anggaran dishub rendah karena pengadaan TransJ jadi rendah), enggak apa-apa, daripada belinya enggak benar. Kalau Dinas PU mah memang ngacolah, jalan bagus-bagus mau dibikin jalan beton,” ucapnya.

“Kan mereka mengklaim tidak ada harga satuan, makanya kan waktu itu sudah ancam ke ULP kan, alasannya enggak ada harga satuan. Dulu ngotot-ngototan supaya enggak usah lelang pakai ULP (Unit Layanan Pengadaan) satu pintu. Terus di ULP juga ada masalah server kemarin, entah ada sabotase segala macam, saya enggak tahulah,” ujarnya.

Namun mantan Bupati Belitung Timur ini berujar dia tak akan tinggal diam. Dia ingin memberikan sanksi kepada pejabat PNS yang bandel. “Kita lagi pertimbangin mau copot dan staf-stafin nanti, tapi kita lihat dulu alasannya apa,” tutupnya.

(ros/rmd)