"Soal sampah, rehabilitasi (hutan), dan resolusi konflik (masyarakat adat di hutan)," kata Siti di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11/2014).
Siti memilih menggunakan metode blusukan ala Joko Widodo (Jokowi) untuk bekerja menjalankan programnya. Menurutnya, blusukan bisa menjadi alat pencarian solusi di satu tempat yang bisa dijadikan contoh untuk mencari solusi di tempat lain.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Blusukan diartikannya sebagai usaha untuk menunjuk titik lokasi tertentu demi penyelesaian problema di titik-titik lain yang punya masalah serupa. Menurut Siti, semua menteri agaknya bakal menggunakan metode blusukan.
"Karena semua menteri seperti itu, dan faktanya itu dirasakan rakyat. Pendekatan utamanya seperti itu," ujar Siti.
Persoalan sampah menjadi perhatian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sampah harus dikelola bersama-sama masyarakat, bukan hanya kementerian saja.
"Rehabilitasi (hutan) juga difokuskan. Jangan tanaman yang disebar-sebar tapi begitu dilihat kanopinya enggak terasa bahwa itu sudah terbangun," tutur Siti.
Fokus kerja selanjutnya adalah soal tata batas wilayah hutan. Resolusi konflik yang terjadi di level darah soal penguasaan sumber daya alam (SDA) dan masyarakat adat juga penting disorot
Menurutnya, yang kurang dari program 2014 adalah pada aspek kampanye publik. Kali ini, masyarakat harus dikampanyekan untuk menjaga lingkungan.
"Juga regulasi-regulasinya yang harus dekat pada perlindungan masyarakat, jadi jangan hanya prosedural," kata Siti.
(dnu/rmd)