"Jalan aja. Silahkan bagi saja. Cuma nanti kan kita mesti lihat. Kalau sampai ada dobel, yang lama kita tarik, karena KIP dan KIS dia faedahnya lebih banyak daripada yang lama. Ada tambahan apa gitu," kata Ahok di balai kota DKI, Jakarta, Rabu (5/11/2014).
"Kita akan dorong. Semua cuma soal kartu doang nggak masalah, yang penting kan buat masyarakat manfaatnya lebih banyak. Misalnya nanti sudah ada yang dapat KIS ternyata sudah dapat BPJS. Kita cabut BPJS-nya," tegas dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Gampang kontrolnya. Ini kan sistem chip. Kontrolnya gampang, karena data-data kita sangat baik. Sekarang saja di Jakarta sudah hampir 7 juta orang yang dapat BPJS kesehatan. Target kita 2015 semua orang Jakarta itu harus punya jaminan asuransi, enggak mesti BPJS, bisa swasta juga dan ada top up bisa naikin," urai dia.
Ahok juga menyampaikan, bagi PNS dan orang kaya pun mudah. Tinggal top up saja kartu itu bila dana dinilai tak mencukupi.
"Misalnya orang kaya atau PNS, misalnya mau naikin jadi kelas VIP, bisa dia top up. Cuma kalau kita di Pemda masih terganjal Permendagri. Kita nggak boleh membayar top up sesuai UU. Kita mau kirim surat ke Mendagri, saya suruh Dinkes kita atur supaya kita boleh. Kan kasihan dong masa pensiunan kita masuk kelas 3, kita mau dia boleh top up ke atas," tutupnya.
(ndr/ros)