Effendi Simbolon Tolak Rencana Kenaikan BBM, ini Kata PDIP

Effendi Simbolon Tolak Rencana Kenaikan BBM, ini Kata PDIP

- detikNews
Rabu, 05 Nov 2014 12:53 WIB
Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Jakarta - Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon punya pandangan berbeda dengan pemerintah terhadap wacana kenaikan harga BBM. Effendi menolak rencana itu. Apa kata PDIP terhadap penolakan Effendi?

Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan sebagai partai pemerintah, PDIP akan mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo, termasuk rencana menaikan harga BBM bersubsidi. Menurutnya, setiap kader PDIP harus bisa mengikuti pola pikir partai yang mendukung setiap kebijakan pemerintah.

"Sikap PDIP sebagai partai yang berada di pemerintahan, kita percaya arah pemerintahan yang ditunjukan Jokowi-JK yang pro rakyat," ujar Hasto saat dihubungi detikcom, Rabu (5/11/2014).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasto menyebut kebijakan pro rakyat ini ditunjukan dengan program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang langsung direalisasikan. Program ini dikabarkan untuk persiapan kenaikan harga BBM.

"Pemerintahan yang bekerja, betul-betul diwujudkan yang pro rakyat. Dan sebagai partai pemerintah kita tentu percaya kepada Jokowi bahwa dukungan memperhatikan seluruh aspek sebelum kebijakan BBM dinaikkan," katanya.

Apakah DPP PDIP bakal memberikan sanksi tegas bagi kader yang mbalelo menolak kenaikan harga BBM? Dia tidak menjawab tegas karena kebijakan kenaikan BBM masih sebatas wacana.

"Ya, kebijakan kenaikan BBM juga belum. Ini kan masih wacana. Pemerintahan itu sangat terbuka, melibatkan partisipasi yang luas, kebijakan pintar, fokus pada perhatian, kepentingan rakyat itu akan dilakukan," katanya.

Sebelumnya, Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon menyatakan partainya belum menentukan sikap terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Effendi menyerang Wakil Presiden Jusuf Kalla yang disebutnya bernafsu mendorong kenaikan harga BBM.

"Pak JK lebih nafsu daripada presidennya saya lihat. Harus clear dulu lah," ujar mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR itu di Gedung KK2, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2014).

(hat/trq)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads