Prihatin Kasus Sumarti, Meutya Usul KBRI Sediakan Tempat Berlindung TKI

Jakarta - Dua orang Tenaga Kerja Wanita asal Indonesia Sumarti Ningsih dan Seneng Mujiasih tewas dibunuh oleh seorang bankir psikopat asal Inggris, Rurik Jutting, di Hong Kong. Kasus ini menambah daftar panjang TKW asal Indonesia yang tewas di luar negeri.

Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Meutya Hafidz prihatin dengan kasus tersebut. Dia mengingatkan agar Menteri Luar Negeri yang baru yakni Retno Lestari Priansari Marsudi bisa mewujudkan adanya perlindungan bagi TKI di luar negeri.

Salah satunya dengan menjadikan kedutaan besar sebagai tempat berlindung bagi TKI. "Beberapa kasus, Kedutaan Besar tidak menjadi tempat yang nyaman bagi TKI untuk berlindung. Kedutaan sebagai wakil negara di luar negeri, harus ada ketika WNI meminta bantuan hukum di luar negeri," kata Meutya melalui keterangan tertulisnya, Selasa (4/11/2014).

Memberikan perlindungan bagi TKI menurut Meutya yang juga anggota Komisi I DPR RI ini menjadi salah satu tugas Menteri Luar Negeri Retno Lestari. Meski menjadi Menlu perempuan pertama di Indonesia, Meutya berharap Retno siap dan bisa mengemban tugas yang belum selesai di masa kepemimpinan Marty Natalegawa.

Selain perlindungan Warga Negara Indonesia khususnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI), tugas Menlu yang belum selesai di masa Marty antara lain; menjaga kedaulatan termasuk martabat dan wibawa Indonesia terhadap negara luar, dan persiapan ASEAN Community 2015.

Meutya juga mencermati masalah kedaulatan, khususnya terkait martabat dan wibawa Indonesia di mata negara tetangga. Dia mencontohkan sikap Indonesia terhadap Malaysia dan Australia. Dia mendesak Kementerian Luar Negeri segera menyelesaikan masalah titik koordinat perbatasan.

“Masalah perbatasan dengan Malaysia menjadi poin yang belum selesai pada masa Menlu Marty Natalegawa, perundingan-perundingan dengan Malaysia belum menemukan kata sepakat," kata politisi Partai Golongan Karya itu.

Dia juga mengingatkan agar pemerintah bersikap tegas terkait hubungan bilateral dengan Australia. Apalagi tahun lalu negeri Kanguru itu terbukti melakukan penyadapan terhadap sejumlah tokoh penting di Indonesia. Ada juga kebijakan terhadap para pencari suaka (asylum seeker).

"Indonesia harus mempunyai sikap tegas terhadap Australia. Indonesia tidak boleh menerima jika perairan Indonesia dimasuki kapal-kapal Angkatan Laut Australia dengan alasan mengusir perahu para pencari suaka,” kata Meutya.

(erd/nrl)