PD Minta Pimpinan DPR Bertanya ke Presiden Soal Nomenklatur Kementerian

Jakarta - DPR menggelar sidang paripurna yang membahas mengenai kemitraan sebelas komisi DPR dengan pemerintah. Anggota Fraksi Partai Demokrat (PD) Benny K Harman mengaku dihujani pesan singkat dari konstituen dia di NTT soal kementerian.

"Sebagai anggota dewan dapil NTT, saya dalam dua minggu ini dapat ada dua ribuan lebih sms yang ditujukan ke saya. Isinya adalah menanyakan secara resmi apa yang jadi alasan, latar belakang, dan tujuan adanya pembubaran dan pemekaran sejumlah kementerian," ungkap Benny dalam sidang paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2014).

Sidang pada hari ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Dia meminta pertanyaannya disampaikan ke Presiden Jokowi melalui pimpinan DPR.

"Saya mohon usul saya segera ditindaklanjuti oleh pimpinan," kata dia.

Selain Benny, anggota dewan lain pun mengaku masih kebingungan dengan nomenklatur yang dibuat oleh pemerintah. Ada beberapa kementerian baru yang menurut mereka tak tepat kemitraannya.

"Ada lembaga yang kurang, yaitu kinerja keuangan BUMN, masuk dalam Komisi XI. Pemegang saham negara itu harusnya pemerintah. Semua kinerja keuangan selama ini ada di kewenangan komisi XI. Ada penyebutan kembali kinerja keuangan BUMN. Itu saja," ujar anggota F-PKS Misbhakun.

(bpn/trq)