Gandeng KPK, Kemenhan: Beli Alutsista Nggak Seperti Beli Kacang Rebus

Jakarta - Kementerian pertahanan menggandeng KPK untuk melakukan pengawasan mengenai pengadaan di lingkungan Kemenhan termasuk pengadaan alutsista. Irjen Kemenhan Marsekal Madya Ismono yang bulan lalu menyambangi KPK disebut tengah melakukan konsultasi menyangkut hal itu.

"Ya konsultasi saja, beliau konsul ke sana. Irjen kan pengawasan internal kami. Untuk pencegahan, dari pada nangkap orang-orang kalau sudah kejadian, lebih baik melakukan tindakan pencegahan. Itu juga dalam rangka reformasi birokrasi," ujar Kapuskom Publik Kemhan, Brigjen TNI Sisriadi kepada detikcom di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakpus, Senin (3/11/2014).

Meski begitu, Sisriadi menyatakan tidak semua pengadaan alutsista bisa dibuka ke publik. Hal tersebut karena mengenai pertahanan negara, di mana ada hal-hal yang perlu dirahasiakan.

"Ada yang bisa dipublish ada yang tidak, kan kita uji dari 10 kriteria sesuai UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kalau satu saja memenuhi syarat tidak boleh dipublish. Ada yang kemudian setelah pengadaan bisa dipublis, tapi tergantung waktunya. Kalau kita beli alutsista nggak kayak beli kacang rebus," kata Jenderal Bintang 1 itu

Jajaran pertahanan Indonesia sendiri saat ini tengah melakukan pengadaan 6 Helikopter Apache untuk TNI AD. Menurut Sisriadi, helikopter perang tersebut akan datang secara bertahap.

"Tahun depan atau tahun depannya lagi sudah ada yang datang tapi bertahap. Kita kan juga sudah punya 20-an pesawat F-16, yang kita punya block 25 tapi diupgrade mesinnya jadi block 52. Memang bekas pakai, tapi diambil cangkangnya aja. Terus diupgrade sesuai keinginan kita dengan mesin baru. Blok 52 setara dengan punya Amerika," urai dia.

Sebelumnya Irjen Kemenhan yang baru saja menjabat, Marsekal Madya Ismono mendatangi KPK pada Jumat (3/10). Ismono menyatakan membuka peluang agar KPK pengadaan di lingkungan Kemenhan, termasuk pengadaan alutsista.

"Saya bicara dengan Pak Ketua tindak lanjutnya ke depan terkait pemerintahan baru, kita mau bikin MoU dengan KPK terkait it (pendaan)," jelas Ismono di gedung KPK, Jumat (3/10).

Panglima TNI Jenderal Moeldoko pun mendukung langkah Kemenhan itu. Senada dengan Sisriadi, Moeldoko mengatakan tidak semua alutsista bisa dibuka ke publik.

"Tidak semua bisa dibuka lebar karena alutsista tak boleh dibuak semua ke publik," tutur Moeldoko di Surabaya, Sabtu (4/10).

(ear/ndr)