Menteri Anies: Program Bantuan Pemda Tak Ada Hubungannya dengan KIP

Jakarta - Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan meminta kepada pemerintah daerah untuk tidak memotong bantuan sosial bagi penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP). Anies menegaskan kedua hal itu harus dibedakan.

"Kelak program-program dilaksanakan pemerintah daerah tidak ada hubungannya dengan KIP. Jangan sampai mereka yang terima KIP tidak terima bantuan dari daerah," ujar Anies kepada wartawan.

Hal ini diungkapkannya usai mendampingi Presiden Joko Widodo, istrinya Iriana Widodo serta Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dalam peluncuran Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2014).

Mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut mengatakan bantuan KIP hanya ditargetkan untuk masyarakat miskin dan rentan miskin. "Ini hanya menargetkan pada masyarakat miskin dan rentan miskin. Selama ini, mereka hanya memberikan pada yang miskin saja. Program-program yang ada harus jalan terus, jangan sampai karena KIP terganggu," lanjutnya.

Anies menjelaskan tidak semua keluarga akan menerima KIP, terlebih bagi mereka yang tidak memiliki anak. Berdasarkan data, hanya ada 177 keluarga yang disasar program bantuan KIP saat peluncuran ini, angka ini akan bertambah pada tahun ajaran baru nanti.

"Jumlahnya tidak semua keluarga punya anak. Jadi sekarang baru 177 keluarga," kata Anies.

Adapun jumlah besaran dana yang diberikan masih sama dengan program sebelumnya, yakni Bantuan Siswa Miskin (BSM). Bantuan itu disalurkan melalui bank yang menjalin kerjasama.

"Masih sama karena anggaran kita masih ikut 2014. Tahun depan penyesuaian lagi jumlahnya, sekarang masih Rp 400 ribu, Rp 750 ribu dan Rp 1 juta," pungkasnya.

(aws/vid)