Waketum PPP: Muktamar SDA Hanya Dihadiri 4 DPW, Bukan 28!

Jakarta - Muktamar PPP Suryadharma Ali telah selesai digelar, dengan menghasilkan Djan Faridz sebagai ketum baru. Namun ada cerita miring yang tersisa dari muktamar yang digelar di Hotel Sahid Jakarta itu.

Waketum PPP Romahurmuziy, Muhamad Mardiono, menyatakan Muktamar VIII PPP yang digelar kubu Suryadharma Ali (SDA) patut dipertanyakan keabsahannya. Menurut Mardiono, telah terjadi kebohongan publik oleh SDA cs di dalam forum Muktamar Jakarta tersebut.

“SDA dan kawan-kawan harus mempertanggungjawabkan secara hukum terkait pelaksanaan kegiatan yang dinamakan Muktamar VIII PPP di Jakarta. Kami melihat terjadi kebohongan publik dalam muktamar tersebut,” kata Mardiono, dalam pernyataan tertulis yang diterima detikcom, Senin (3/11/2014).

Mardiono yang merupakan Koordinator Wilayah PPP se-Indonesia mengatakan kebohongan publik yang dilakukan oleh SDA cs adalah mengklaim muktamar tersebut dihadiri oleh 28 Ketua DPW dan DPC-DPC. Padahal kenyataannya, masih menurut Mardiono, tak begitu.

“Sebagai Koordinator Wilayah DPW PPP se-Indonesia, kami sudah memastikan, bahwa 28 yang diklaim SDA hadir dalam Muktamar Jakarta itu tidak benar. Data yang kami dapat, hanya ada 4 DPW yang hadir dalam Muktamar di Jakarta, sisanya yang hadir bukan Ketua dan Sekretaris yang sah," ujarnya.

"Jadi SDA dan rekan-rekannya telah melakukan kebohongan publik, dan itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum,” imbuh pria yang juga Ketua DPW PPP Banten periode 2011-2016 ini.

Mardiono juga menjelaskan bahwa dalam Muktamar VIII Jakarta, kubu SDA membuat secara dadakan dokumen persyaratan kepesertaan Muktamar. “SDA cs mengubah SK Kepengurusan di dalam muktamar. Yang tadinya Wakil Ketua dibuatkan SK sebagai Ketua. Begitupun yang tadinya Wakil Sekretaris dibuatkan SK menjadi Sekretaris,” ungkap Mardiono.

Ia tidak menampik ada beberapa pengurus DPW PPP Banten yang ikut hadir dalam Muktamar PPP yang diselenggarakan kubu SDA di Jakarta. Namun, Mardiono menegaskan, yang mengklaim dirinya dari DPW PPP Banten sesungguhnya tidak memiliki mandat resmi.

“Saya pastikan mereka yang datang akan diberi sanksi sesuai amanat Muktamar VIII PPP di Surabaya, dan keputusan Rapimwil DPW PPP Banten,” ujar Mardiono.

(trq/nrl)