Pimpinan DPR Buka Peluang Tambah 3 Komisi untuk Tampung KIH

Jakarta -

‎Wacana penambahan komisi mencuat dalam rapat pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR, salah satunya untuk mengakomodir anggota fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Wacana itu masih didiskusikan anggota fraksi DPR Koalisi Merah Putih (KMP).

Pimpinan rapat Bamus yang mengagendakan membahas mitra kerja komisi dan ruang kerjanya, Fahri Hamzah, mengatakan penambahan komisi itu dimungkinkan, namun maksimal hanya 3 komisi.

"Kapasitas dari Sekjen hanya mungkin menambah 3 komisi," kata Fahri dalam rapat di ruang Pansus B gedung DPR, Jakarta, Senin (3/11/2014).

Fahri mempertimbangkan berbagai hal, salah satunya karena banyaknya mitra kerja‎ pada beberapa komisi DPR, hal lainnya juga terkait kementerian dengan nomenklatur baru yang diajukan oleh kabinet Jokowi-JK.

"Ada beberapa kementerian yang dipecah dan digabung, dipecah sebetulnya birokrasinya ikut pecah begitu juga yang digabung," ulas politikus PKS itu.

Wacana itu menuai pro kontra dari fraksi yang hadir dalam rapat, yang seluruhnya anggota Koalisi Merah Putih. Sekretaris Fraksi Demokrat Didik Mukriyanto, cenderung tidak setuju penambahan komisi.

"Ini bukan konteks dalam segmen sempit komisi, tapi representasi anggota fraksi. Maka mitra apapun itu untuk kepentingan DPR jangan ada tarik menarik mitra kerja komisi," kata Didik.

Hal berbeda disampaikan anggota F-PAN Teguh Juwarno. Teguh cenderung setuju dengan wacana penambahan komisi.‎ "Maksimal kan menambah 3 komisi. Ini harus kita petakan," ucapnya.

"Saya melihat ada ruang untuk (penambahan komisi) itu, karena kita sadari komisi-komisi yang punya beban mitra kerja banyak," imbuh Teguh.

Hingga pukul 12.30 WIB, diskusi yang membahas mitra kerja komisi-komisi termasuk wacana penambahannya masih berlangsung.

(iqb/trq)