Polri: Penangguhan Penahanan Arsyad Bukan karena Presiden, tapi Proses Hukum

Jakarta - Mabes Polri melalui juru bicaranya Karopenmas Brigjen Boy Rafli Amar menyatakan, penangguhan tersangka kasus pornografi Muhammad Arsyad bukan atas faktor maaf yang diberikan Presiden Jokowi terhadap keluarga Arsyad. Menurut Boy, penangguhan penahanan Arsyad berdasarkan pertimbangan hukum.

"Pertimbangan (penangguhan tahanan) atas dasar pertimbangan hukum. Dan sudah berproses sejak Kamis pekan lalu," kata Boy di Mabes Polri, Jakarta, Senin (3/10/2014), saat disinggung langkah yang diambil Polri karena permaafan presiden.

Pertimbangan hukum yang dimaksud Boy adalah adanya jaminan dari keluarga bahwa Arsyad tidak akan melarikan diri, merusak barang bukti, tidak mengulangi perbuatannya, serta keyakinan dari penyidik.

"Penyidik sudah lakukan gelar perkara, dasar pertimbangan matang tidak ada masalah dari sisi perkara," kata Boy.

Meski sudah dikembalikan ke orangtua, Arsyad tetap menyandang status tersangka dan proses hukum tetap berlanjut ke meja hijau.

"Penyidikan secara mekanisme berjalan terus dan bukan berarti berhenti," ujar Boy.

(ahy/vid)