Djan Faridz terpilih menjadi ketum dalam Muktamar PPP yang digelar di Hotel Sahid Jakarta, Sabtu (1/11) lalu. Mantan Menteri Perumahan Rakyat ini terpilih secara aklamasi.
Terpilihnya Djan langsung direspon negatif oleh kubu Romi. Kepengurusan PPP yang dipimpin Djan disebut, abal-abal, karena dibentuk dari Muktamar yang ilegal. Romi merasa PPP yang dipimpinnya sah, karena mengantongi surat keputusan dari Menkum HAM.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain menyiapkan gugatan, PPP Suryadharma juga menyiapkan permintaan pengesahan kepengurusan ke Kemenkum HAM. Entah bagaimana tindak lanjut surat itu nanti, sebab Kemenkum HAM sudah lebih dulu mengeluarkan pengesahan untuk kubu Romi.
Perselisihan dua kubu makin meruncing. Tak ada yang mau mengalah, kubu Suryadharma menganggap Romi banyak salah, kubu Romi tak mau kalah. Suryadharma mengisyaratkan peluang islah kedua kubu sulit tercapai.
"Itu (islah) terbuka. Tapi, ketika peluang terbuka itu Romi malah membuat kesalahan baru," kata SDA saat ditemui di Kantor DPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (2/11/2014).
Romi juga tak memberi isyarat mau islah. Dia bahkan menyindir kubu Suryadharma soal kemungkinan islah. Alih-alih mengakui kepemimpinan Djan, kubu Romi menawari pengusaha kaya itu menjadi ketua organisasi sayap di PPP yang dipimpinnya.
"Dalam rangka islah dan tidak menafikan berkumpulnya sejumlah kader PPP di Sahid, DPP PPP akan mengajak Saudara Djan Faridz yang "terpilih aklamasi" untuk mengetuai organisasi sayap baru yang muncul dalam pembahasan komisi organisasi di Sahid, yaitu Majelis Kasepuhan," kata Wasekjen DPP PPP Amirul Tamim jumpa pers di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Minggu (2/11/2014) sore.
Kedua kubu tak ada yang mau mengalah, masih mungkinkah PPP islah?
(trq/fjr)