Romi Dianggap Sering Salah, SDA Isyaratkan Sulit Islah

Jakarta - Polemik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) saat ini semakin meruncing antara kubu Suryadharma Ali (SDA) dengan Romahurmuziy atau Romi. SDA mengatakan kalau peluang islah terbuka namun Romi berulang kali melakukan kesalahan yang membuat perdamaian menjadi sulit.

"Itu (islah) terbuka. Tapi, ketika peluang terbuka itu Romi malah membuat kesalahan baru," kata SDA saat ditemui di Kantor DPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (2/11/2014).

Dia menyebut beberapa kesalahan Romi adalah seperti mengabaikan perintah Majelis Syariah untuk islah. Menurutnya, momen yang seharusnya dijadikan islah malah dipakai untuk menggelar Muktamar di Surabaya.

"Kesalahan itu sangat besar, dan itu sudah berkali-kali. Putusan Majelis Syariah itu kan 11 Oktober, perintahnya islah. Dikasih waktu tujuh hari berarti sampai tanggal 18 Oktober. Nah, di dalam rentan waktu 15 sampai 18 itu, Romi buat kesalahan baru melaksanakan muktamar," ujarnya.

"Bukannya mematuhi Romi malah melanggar. Bahkan Romi juga mendapatkan surat dari Majelis Syariah, lalu Majelis Syariah diresponnya sudah tidak berwenang lagi," ujarnya.

Dia juga menyinggung aksi Romi yang mengumpulkan sejumlah petinggi PPP dalam rapat internal agar bisa menggulingkan dirinya sebagai ketua umum. Aksi ini menurutnya yang menjadi potensi saling memecat antara kedua pihak.

"Dia Sekjen tapi pecat saya dengan rapat begituan. Terus dia lebih mudah dari saya tapi nyuruh saya agar mulai islah duluan. Saya ini kan orang tua, lebih tua. Logikanya di mana," kata mantan Menteri Agama itu.

Lantas, apakah peluang islah antara dua kubu sulit dilakukan? SDA mengisyaratkan hal tersebut sepertinya berat kalau pihak Romi terus melakukan kesalahan.

"Mungkin dia (Romi) sudah bikin kesalahan demi kesalahan begitu. Jadi, menurut saya apa begitu penyelesaiannya? Saya juga nggak tahu," ungkap SDA dengan mimik wajah serius.

Kemudian, dia juga mengatakan kalau Ketua Majelis Syariah PPP Maimoen Zubair alias Mbah Moen juga sudah berupaya memberikan perdamaian bagi kedua pihak. Hal ini menurutnya dengan instruksi Muktamar di Jakarta yang dianggap sebagai wadah untuk islah.

"Pokoknya Muktamar ini kasarnya dilaksanakan oleh Majelis Syariah, ini kasarnya ya, di fasilitasi oleh majleis syariah, mahkamah partai. Dan itu diakui," katanya.




(hat/dnu)