Jokowi Ingin DPR Bersatu, Ini Jawaban DPR Tandingan

Jakarta - DPR tandingan telah dibentuk oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) guna melawan Pimpinan DPR yang telah ada. Namun demikian, Presiden Joko Widodo menginginkan agar DPR bersatu sehingga kondisi bisa lebih baik. Bagaimana reaksi politisi DPR tandingan atas permintaan Jokowi itu?

"Bisa saja (DPR bersatu), asalkan masing-masing kelompok menjunjung tingggi semangat kebersamaan, sesuai azas keadilan, dan kembali ke azas musyawarah untuk mufakat," kata politisi PDIP Hendrawan Supratikno kepada detikcom, Minggu (2/11/2014).

Azas kebersamaan itu harus sesuai dengan semangat representasi rakyat agar bisa menjalankan fungsi DPR. Hal ini diatur dalam UU MD3 (UU Nomor 17 Tahun 2014) Pasal 69 ayat 2.

Semangat representasi rakyat itu haruslah terwujud dalam konfigurasi pimpinan-pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, termasuk representasi kader Koalisi Indonesia Hebat dalam jajaran pimpinan komisi-komisi di DPR. Hendrawan menyebut seharusnya KIH mendapat 28 kursi pimpinan dari 63 kursi pimpinan komisi-komisi dan Alat Kelengkapan Dewan.

"Kekuatan KIH sebesar 44 persen. Mestinya 44 persen dikali 63, seharusnya kita mendapat sekitar 28 kursi pimpinan," kata Hendrawan.

Namun, menurut Hendrawan, KMP tak memenuhi keinginan KIH. KMP hanya menawari lima kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan kepada KIH. "Orang awam mungkin menyebut sikap KMP ini sebagai kerakusan atau ketamakan," kata Hendrawan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menanggapi kisruh yang terjadi di DPR antar dua koalisi itu. Jokowi menyarankan sebaiknya parlemen tidak terbelah.

"Akan lebih baik kalau kita bersatu," ujar Jokowi usai salat Jumat, di Masjid Baiturrahman, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (31/10).

Hendrawan sendiri sebenarnya lebih suka menyebut DPR yang belum lama diinisiasi oleh Koalisi Indonesia Hebat ini sebagai 'DPR inklusif'. Istilah ini merujuk pada sifat DPR yang terbuka terhadap pembagian kekuasaan tak peduli apakah pimpinan berasal dari Koalisi Indonesia Hebat atau Koalisi Merah Putih, asalkan adil dan merepresentasikan rakyat.

"Kita sebut DPR inklusif," kata Hendrawan.

(dnu/dnu)