"Kecurigaan yang menjadi pertanyaan KIH adalah motif apakah yang melatarbelakangi KMP sehingga mereka ingin menyapu bersih seluruh unsur pimpinan DPR maupun pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD). Ada kecurigaan bahwa KMP memiliki 'hidden agenda' terkait posisi politik pemerintah Jokowi yang tidak mereka dukung," ujar politisi PDIP Aria Bima dalam keterangan persnya, Sabtu (1/11/2014).
Aria mengatakan, berdasar pengalamanya sebagai salah satu pimpinan AKD periode 2009-2014, pimpinan AKD mempunyai kekuatan politik yang luar biasa terkait aspek legalitas keputusan rapat-rapat komisi dan UU APBN. Akibatnya, lanjut dia, jika salah seorang pimpinan AKD menolak menandatangani keputusan rapat pembahasan APBN di tingkat rapat komisi, maka menteri keuangan pun tidak akan berani mencairkan anggaran yang belum diteken salah satu pimpinan AKD tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa tidak pernah terpikirkan oleh KIH untuk membuat pimpinan DPR tandingan atau keinginan untuk mengkudeta pimpinan DPR. Apa yang dilakukan KIH adalah justru langkah untuk menjadikan DPR lebih kondusif sebagai lembaga perwakilan rakyat selama 5 tahun ke depan, dengan cara mengkritisi kinerja pimpinan DPR yang tidak sesuai dengan keputusan paripurna DPR, Tatib DPR, maupun UUMD3," pungkasnya.
(rmd/rna)