PKS Buka Kemungkinan PDIP Cs Dapat Kursi Pimpinan di DPR

PKS Buka Kemungkinan PDIP Cs Dapat Kursi Pimpinan di DPR

- detikNews
Sabtu, 01 Nov 2014 12:40 WIB
Jakarta - PDIP cs seakan merajuk setelah tak mendapat satu pun kursi mulai dari pimpinan DPR hingga alat kelengkapan dewan. Mereka menuding pimpinan yang dikuasai Koalisi Merah Putih telah menskenariokan untuk menyapu bersih jabatan.

Wasekjen PKS Mahfudz Shiddiq tak sependapat jika dituding ada skenario politik. Dia justru menyebut ada kemungkinan PDIP beserta NasDem, Hanura, PKB, dan PPP bisa saja dapat posisi.

"Ini kan masalah komunikasi politik saja yang kurang. Mereka bilang ingin posisi, tapi apa mereka sudah berkomunikasi? Menurut saya itu belum dilakukan," ujar Mahfudz dalam diskusi Polemik dengan tema 'Politik Ribut DPR' yang digelar Sindo Trijaya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11/2014).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Memang sebelumnya Mahfudz mendengar bahwa PDIP Cs bernegosiasi untuk mendapatkan 16 dari 65 kursi pimpinan alat kelengkapan dewan. Tetapi dia mengaku PDIP hanya berkomunikasi kepada salah satu unsur KMP saja.

"Yang namanya komunikasi kan harus jelas. Saya sendiri tidak tahu apakah itu hanya PDIP yang minta atau akan dibagi ke yang lain juga," imbuh Mahfudz.

Kendati alat kelengkalan sudah terbentuk, bukan tidak mungkin posisi pimpinan bisa dikomunikasikan kembali. Menurut Mahfudz politik itu bersifat dinamis.

"Politik kan dinamis. Mana tahu kita kan kalau tahun depan konstelasi berubah lagi. Asal ada komunikasi yang baik saya rasa bisa saja," lanjut Mahfudz.

Politikus PDIP Effendi Simbolon kemudian membantah soal tak adanya komunikasi politik. Dia tetap berpegang bahwa ada skenario kepentingan dibalik keputusan politik yang diambil pimpinan.

"Bagaimana mungkin DPR yang terdiri dari 10 fraksi hanya dikuasai oleh yang 5 saja? Kami hanya disisakan lima kursi saja untuk lima fraksi, menurut saya ini penghinaan karena kami juga berhak mendapat 44 persen dari 65 kursi pimpinan alat kelengkapan dewan," ucap Effendi.

Sementara itu pakar komunikasi politik Hendri Satrio lebih menggarisbawahi soal kegagalan yang dilakukan PDIP Cs. Sejak UU MD3 disahkan seharusnya mereka bisa melihat kemungkinan yang akan terjadi.

"Ini kegagalan PDIP berkomunikasi dengan partai-partai di KMP. Bisa jadi ini faktor karena mereka merasa menjadi pemenang Pemilu. Mereka terlalu melihat ke belakang sehingga seakan lupa bahwa di depan masih ada peluang," ujar Hendri.

(bpn/gah)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads